androidvodic.com

Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami

News, JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo merespons soal kabar adanya Pakta Integritas Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso dan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Barat Brigjen TNI TSP.

Adapun dalam Pakta Integritas tersebut, tercantum kesepakatan untuk mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024, minimal 60 persen + 1 untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Sorong.

Ganjar mengaku dirinya tidak mengetahui hal tersebut.

Namun, ia mengatakan, jika hal tersebut benar, maka harus ditertibkan karena menunjukkan sikap tidak netral.

"Belum tahu saya, malah enggak tahu itu," ucap Ganjar, usai menghadiri pengundian nomor urut Capres-Cawapres di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (14/11/2023) malam.

"Itu bagian tidak netral yang harus ditertibkan," sambungnya.

Lebih lanjut, saat ditanya awak media soal kemungkinan pihaknya menggunakan cara tersebut untuk mendapatkan suara di Pilpres 2024. Ganjar tak setuju.

"Enggak lah. Mana kekuatan kami?" kata Ganjar Pranowo.

Sebelumnya, Calon wakil presiden (cawapres) pendamping Ganjar Pranowo, Mahfud MD membuka suara mengenai pakta integritas Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso memenangkan Ganjar di Pilpres 2024.

Mahfud mengatakan pakta integritas tersebut dibuat pada Agustus 2023 lalu sebelum Ganjar ditetapkan sebagai capres 2024.

"(Pakta integritas) Itu kan bulan Agustus, belum ada calon-calon resmikan," kata Mahfud di iNews Tower, Jakarta, Selasa (14/11/2023) siang.

Baca juga: Mahfud MD Buka Suara Soal Pakta Integritas Pj Bupati Sorong Dukung Ganjar

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) ini menilai pakta integritas tersebut tak mencoreng netralitas aparatur sipil negara (ASN).

"Enggak juga (mencoreng netralitas ASN)," ungkapnya.