androidvodic.com

Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami

News, JAKARTA - Ketua Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Julius Ibrani merespons sikap calon presiden (capres) Prabowo Subianto yang akan meneruskan penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat secara non-yudisial sebagaimana kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Julius menilai, mekanisme nonyudisial tidak menyelesaikan permasalahan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu.

"Mekanisme nonyudisial tidak menyelesaikan masalah. Makanya kita tolak," kata Julius, saat dihubungi wartawan News, pada Rabu (13/12/2023).

Julius menyoroti, Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu (PP HAM) dengan mekanisme nonyudisial yang dibentuk pemerintahan era Jokowi tidak berhasil meluruskan sejarah.

Hal itu termasuk catatan kelam Prabowo dalam hal penegakkan hak asasi manusia (HAM). Yakni terkait kasus pelanggaran HAM tentang penculikan mahasiswa pada 1997-1998.

Menurut Julius, dengan tidak diluruskannya sejarah terkait peristiwa tersebut, maka Prabowo akan terus tersandera atas predikat terlibat dalam kasus-kasus pelanggaran HAM  itu.

"Termasuk menyandra dirinya (Prabowo) juga, karena cerita tentang penculikan paksa (aktivis 97-98) itu enggak pernah diluruskan sejarahnya. Makanya dia di situ tersandra," ucap Julius.

"Kalau dia membebaskan dirinya dari itu dengan menjawab program 'ya kami selesaikan' segala macam, dia membebaskan dirinya dari sandra terhadap dirinya sendiri," tuturnya.

Selain itu, menurut Julius, dalih meneruskan program era kepemimpinan Jokowi menandakan capres nomor urut 2 itu tidak memiliki gagasannya sendiri.

Termasuk dalam hal penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, yang dinilai Julius tidak menjadi fokus kepemimpinan Prabowo, jika dia terpilih menjadi presiden nantinya.

"Kalau dia bilang meneruskan (Jokowi), artinya dia enggak punya gagasan sendiri kan. Artinya, dia cuma terusin doang, artinya juga HAM ini bukan menjadi concern-nya dia," kata Julius.

Baca juga: Debat Perdana, Anies Pertegas Perbedaan Sikap dengan Prabowo & Ganjar Soal IKN: Jangan Tiru Belanda

Ia mengatakan, pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden Prabowo-Gibran menjadi satu-satunya kandidat di Pilpres 2024 yang tidak memiliki program visi misi penyelesaian penyelenggaran HAM berat masa lalu.

"Cuma dia doang. (Paslon) 01 ada, 03 ada."