androidvodic.com

Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami

News, JAKARTA - Pakar Komunikasi Politik Jamiluddin Ritonga buka suara mengenai usulan Bawaslu RI kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait debat kelima capres-cawapres 2024 tanpa penonton.

Jamiluddin mengatakan, secara pengertian, debat merupakan komunikasi dua arah dan dalam konteks ini dapat dilihat melalui dua pemaknaan. Yakni, komunikasi antar capres dengan capres dan komunikasi antara capres dengan penontonnya.

"Nah, KPU memaknai pengertian debat di mana? Kalau KPU memaknai debat itu dalam arti dialogis di antara sesama capres, itu artinya tidak ada masalah tanpa penonton," kata Jamiluddin, saat dihubungi News, pada Rabu (24/1/2024).

"Tetapi kalau dialogis yang dimaksudnya adalah dialogis antara capres dengan penonton atau pendukungnya, tentu tidak elok kalau tidak ada penontonnya. Itu tergantung dari KPU memaknai debat itu dari sisi mana," sambungnya.

Namun, menurut Jamiluddin, idealnya debat terakhir capres-cawapres 2024 itu digelar dengan menghadirkan penonton karena dinilai lebih dinamis dan menggambarkan komunikasi dialogis.

"Tapi dari segi komunikasi, idealnya debat itu melibatkan penonton, sehingga suasana debat itu memang lebih hidup. Kalau tanpa penonton tentu makna dialogis dari debat itu jadi kehilangan makna," jelasnya.

"Nah, berbeda halnya kalau debat dalam arti dialog itu sesama capres, tentu dinamika dan suasana dialog menjadi tidak dinamis atau kaku," tambah Jamiluddin.

Menurutnya, ada atau tidaknya penonton sebenarnya memiliki dampak terhadap psikologis bagi capres atau cawapres yang mengikuti debat, khususnya saat giliran berbicara.

"Sama saja dengan gini ya, seorang guru di kelas itu kalau yang diajarnya sedikit kan dia kurang semangat ya. Kalau saya analogikan seperti itu. Jadi kalau seorang capres dia hanya didukung dan pendukungnya itu real dihadapannya, tentu motivasi dia itu akan jauh lebih besar daripada dia tanpa pendukungnya. Jadi sebetulnya itu lebih kepada aspek psikologis saja," ungkapnya.

Baca juga: Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye, Pengamat: Tanda-tanda Elektabilitas Paslon 02 Mandek

Sementara itu, terkait aspek ketertiban penonton debat secara langsung di studio, Jamiluddin menuturkan hal itu masih sulit.

Ia tak menampik soal ketertiban penonton debat masih menjadi problem. Namun, menurutnya, hal itu bisa diselesaikan dengan meminta paslon menseleksi pendukung-pendukungnya yang bisa tertib.

"Kalau hanya itu kan itu soal teknis ya, jadi itu tidak harusnya menjadi alasan merubah yang ada penonton langsung dengan tidak ada lagi penonton. Itu kan menggambarkan KPU tidak bisa meng-handle dan tidak bisa berkoordinasi dengan tim sukses dari masing-masing paslon, kalau hanya alasan ada penonton yang langsung tidak tertib," jelasnya.

Pakar komunikasi politik itu mengatakan, KPU seharusnya bisa berkoordinasi dengan tim sukses paslon dengan membuat kesepakatan baru dan jaminan dari masing-masing tim sukses, bahwa penonton yang dibawa ke studio itu adalah orang-orang yang bisa tertib. Ia juga menekankan, soal itu masuk kewenangan KPU.