androidvodic.com

Laporan Wartawan News Rahmat W Nugraha 

News, JAKARTA - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana kritisi sikap Presiden Jokowi yang kerap tak konsisten.

Kurnia mencontohkan misalnya pernyataan Presiden Jokowi soal Gibran yang tak mungkin jadi cawapres. Kini faktanya hal itu malah sebaliknya.

"Presiden kita hari ini adalah presiden yang tidak konsisten. Kenapa? Karena jauh sebelum ada isu Gibran jadi wakil dari Prabowo Subianto. Pak Jokowi sudah menyampaikan tidak mungkin dan lain sebagainya," kata Kurnia dalam diskusi daring bersama Perludem, Jumat (26/1/2024).

Kemudian kata Kurnia Gibran saat ini tetap menjadi calon wakil presiden. Meskipun sudah melanggar etik luar biasa di Mahkamah Konstitusi.

Kurnia lalu mencontohkan hal lainnya soal pernyataan Presiden Jokowi terkait netralitas di Pemilu 2024.

"Kita melihat Presiden Republik Indonesia yang selama ini terus-menerus mengatakan akan netral dan lain sebagainya," kata Kurnia.

"Tetapi mengatakan secara terbuka kepada masyarakat di hadapan jurnalis di samping calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Presiden boleh berpihak," jelasanya.

Peneliti ICW tersebut menegaskan bahwa pernyataan Presiden Jokowi tersebut merupakan pelanggaran etik yang sangat serius.

"Karena jabatan presiden itu melekat segala hak dalam dirinya. Ketika dia bergerak tentu akan diikuti oleh struktur negara. Ini yang berbahaya meskipun tanpa diucapkan (Boleh memihak) kita sudah melihat sinyal-sinyalnya (Dukungannya)," jelas Kurnia.

Sebagaimana diketahui, Jokowi mengatakan setiap orang di negara demokrasi memiliki hak politik. Ia juga menegaskan, bukan hanya menteri, presiden sekalipun boleh berkampanye

"Presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh," kata Jokowi usai menyaksikan penyerahan sejumlah Alutsista yang dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada TNI, di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, (24/1/2024).

Baca juga: Respons Ganjar, Prabowo, dan Anies soal Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye dan Memihak

"Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa gini nggak boleh gitu nggak boleh, boleh menteri juga boleh," imbuhnya.

Menurut Jokowi yang paling penting adalah saat berkampanye tidak menggunakan fasilitas negara dan cuti dari tugas kenegaraan.