androidvodic.com

News - Jelang masa pencoblosan Pemilu 2024, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapatkan gelombang kritik dari civitas akademica.

Akademisi dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, menilai apa yang terjadi saat ini adalah bentuk ekspresi kaum intelektual atas rusaknya demokrasi di era pemerintahan Presiden Jokowi.

Meski begitu, menurutnya kesadaran akan permasalahan ini sebenarnya sudah muncul sejak lima tahun terakhir.

Namun, makin ke sini demokrasi Indonesia dinilai makin rusak akibat pelanggaran etika yang dilakukan oleh adik ipar Presiden Jokowi sekaligus eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman.

Ditambah, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim As'yari, melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP), Senin (5/2/2024).

Pelanggaran tersebut terkait dengan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto pada 25 Oktober 2023.

Selain Hasyim, enam Anggota KPU juga ikut terkena sanksi berupa peringatan keras terakhir. Mereka adalah Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Idham Holik, Muhammad Afifuddin, dan Parsadaan Harahap.

Berdasarkan kejadian-kejadian itulah para akademisi kemudian melontarkan kritik kepada Presiden Jokowi.

"Para akademisi secara individu sebenarnya sudah lima tahun lamanya mengingatkan kecenderungan makin rusaknya demokrasi."

"Kini para akademisi bergerak secara kolektif karena praktik perusakan demokrasi tidak mau berhenti bahkan makin rusak sejak peristiwa pelanggaran etik berat Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dan kini diperparah dengan pelanggaran etik komisioner KPU," terang Ubedilah, Selasa (6/2/2024), dikutip dari TribunJakarta.com.

Lebih lanjut, Ubedilah melihat apa yang terjadi sekarang sebagai kemerosotan moral politik yang paling parah sejak Reformasi pada 1998 lalu.

Baca juga: Jokowi Panen Kritik Akademisi, Cak Imin Sebut Sinyal Merah, Anies Singgung Peribahasa Jawa

"Faktanya memang elite politik, penyelenggara pemilu, penegak konstitusi semuanya dinilai dan diputus melakukan pelanggaran etik, bahkan pelanggaran etik berat," tuturnya.

Kondisi ini, sambung Ubedilah, diperparah dengan indeks hak asasi manusia, indeks korupsi, dan indeks demokrasi yang skornya makin rendah.

"Ini bencana demokrasi," tegas Ubedilah.