Pakar Hukum UNS: Pencalonan Gibran Sah Secara Hukum Tapi Berkurang Secara Legitimasi Moral - News
News, SOLO - Pakar hukum tata negara dari Universitas Sebelas Maret (UNS), Agus Riewanto menyatakan pencalonan Gibran Rakabuming Raka tetap sah secara hukum.
Namun, pencalonan Cawapres nomor urut 2 itu bisa berkurang secara legitimasi moral setelah adanya putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Putusan ini memutus Ketua KPU Hasyim Asy’ari melanggar kode etik karena menerima pendaftaran Gibran.
Padahal, saat itu masih berlaku PKPU No 19 tahun 2023 yang menyatakan syarat capres-cawapres minimal berusia 40 tahun.
“Ini membuat legitimasi Mas Gibran semakin menurun. Karena ada 2 lembaga yang mengatakan proses pencalonannya itu bermasalah,” tutur Agus.
KPU baru menerbitkan PKPU terkait syarat usia capres/cawapres pada 3 November 2024 melalui PKPU No 23 tahun 2023.
Peraturan ini didasarkan pada putusan MK nomor 90 yang menyatakan capres cawapres dapat berumur kurang dari 40 tahun asalkan pernah menjabat kepala daerah.
Baca juga: Fakta-fakta Ketua KPU Diberi Sanksi Peringatan Keras DKPP Imbas Terima Gibran Jadi Cawapres
Sementara itu, peraturan ini tidak bisa berlaku ke belakang melainkan ke depan.
Ini sudah kedua kalinya proses pencalonan Gibran bermasalah secara etik.
Sebelumnya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutus Ketua MK Anwar Usman terlibat konflik kepentingan saat memutus perubahan batas usia capres cawapres.
“Putusannya sah tapi cara melakukannya tidak benar. Dua lembaga yang mengatakan proses pencalonan Mas Gibran secara legitimasi moral tidak sah,” ungkap Agus Riewanto.
Baca juga: Mahfud Sebut Pencalonan Gibran Tetap Sah Meski DKPP Beri Sanksi Peringatan Keras ke Ketua KPU
Meski begitu, sejauh ini pencalonan Gibran masih dinyatakan sah secara hukum.
Pelanggaran etik tidak memiliki implikasi langsung pada produk hukum yang telah dibuat.
“Karena pelanggaran kode etik itu bukan hukum, produk KPU tentang pencalonan Gibran tetap sah sampai hari ini. Yang dihukum perbuatan membuat kebijakannya itu. Tapi kebijakannya tetap berlangsung,” jelasnya. (*)
Artikel ini telah tayang di TribunSolo.com dengan judul Sah Secara Hukum, Pakar Sebut Putusan DKPP Bikin Pencalonan Gibran Berkurang Secara Legitimasi Moral,
Terkini Lainnya
Pilpres 2024
Pakar hukum tata negara dari Universitas Sebelas Maret (UNS), Agus Riewanto menyatakan pencalonan Gibran Rakabuming Raka tetap sah secara hukum.
Gelar Wayang Kulit, Kapolri Ingatkan Tugas Polri Amankan Pilkada Serentak 2024
BERITA REKOMENDASI
BERITA TERKINI
berita POPULER
PPP Bakal Bahas Peluang Sandiaga Uno Maju di Pilkada Serentak 2024
Saran untuk Artis yang Maju Pilkada, Pengamat: Harus Didampingi Konsultan, Kalau Tidak, Bisa Musibah
PDIP Pertimbangkan Usung Nadiem Makarim di Pilkada Jakarta 2024
Bursa Pilkada Sulut: Jan Maringka Diprediksi Bersaing Ketat dengan Elly Lasut dan Steven Kandau
PKS Tutup Pintu Buat Kaesang Koalisi di Pilkada Jakarta: Asal Mau Dukung Anies-Sohibul Iman