androidvodic.com

Laporan Wartawan News Rahmat W Nugraha 

News, JAKARTA - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia (AII) Usman Hamid mengungkapkan bahwa presiden, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) hingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah pertontonkan pengkhianatan pemberantasan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Adapun hal itu disampaikan Usman Hamid dalam orasinya di Tugu 12 Mei Trisakti, Jakarta Barat, Jumat (9/2/2024).

"Kita berkumpul pada 9 Februari 2024, di depan Tugu 12 Mei, untuk meneguhkan bahwa apa yang kita lakukan hari ini adalah masih menjaga cita-cita dari mereka yang gugur di dalam perjuangan Reformasi 98. Perjuangan itu adalah memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme," kata Usman dalam pidatonya.

Ia melanjutkan hari ini, pemerintah, khususnya presiden, pimpinan MK, pimpinan KPU telah mempertontonkan dengan pengkhianatan terhadap pemberantasan KKN.

"Yang kedua, reformasi menegaskan bahwa Indonesia harus menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Dan karena itu, semua korban dari Trisakti dan lainnya harus diberikan keadilan," sambungnya.

Itu juga artinya, kata Usman Hamid bahwa siapapun yang melakukan kejahatan tersebut, kejahatan yang oleh hukum internasional dianggap sebagai kejahatan yang paling serius dan harus diadili.

"Sayangnya, ada banyak pelaku dan orang-orang yang bertanggung jawab dibalik pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yang dibiarkan lolos dari hukuman," sambungnya.

Baca juga: H-5 Pencoblosan Pilpres 2024, Anies Kritik Politik Dinasti, Ganjar Kritik Demokrasi Berjalan Keliru

Ia menyayangkan jika Indonesia harus dipimpin oleh orang yang jelas-jelas melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. 

"Dan kali ini kami berkumpul untuk meneguhkan sekali lagi bahwa kami mendukung seluruh suara-suara sivitas akademika," tandasnya.

Diberitakan, pemerintahan Jokowi terus mendapat serangan kritik soal demokrasi,keberpihakan, KKN, netralitas aparat dari aktivis hingga sivitas akademika seiring berjalannya Pilpres 2024.

Hal itu tidak terlepas majunya putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto, yang dianggap cacat moral dan etika politik.

Sementara, Prabowo juga mendapat serangan kritik seiring pencalonan dirinya sebagai capres yakni tentang kasus dugaan pelanggaran HAM terkait kasus penculikan aktivis pada 1998 atau saat Prabowo menjadi Danjen Kopassus.