Terkini Lainnya
TAG
Usman Hamid meminta Polri harus segera menghentikan kekerasan berlebih dan kesewenang-wenangan anggotanya karena aksi represif polisi terus terjadi.
Usman Hamid menyebut, kasus hukum yang berusaha disangkutkan dengan Hasto sebagai weaponization of law enforcement
penggunaan gas air mata yang diarahkan ke dalam kampus juga jadi bukti nyata kekuatan berlebih terhadap penyampaian ekspresi secara damai oleh civitas
Usman Hamid menilai saat ini Jokowi seperti mengukuhkan bahwa nepotisme itu bukan masalah dan tidak ada masalah.
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto telah mengganti kelompok bersenjata yang mendorong Papua merdeka KKB menjadi OPM.
Usman Hamid mengomentari soal bergantinya nomenklatur atau penyebutan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua menjadi Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Ketua MK Suhartoyo diminta melakukan pemanggilan terhadap Presiden Jokowi untuk memberikan keterangan dalam sidang sengketa Pilpres 2024
Usman Hamid menilai penyiksaan terhadap warga Papua yang diduga melibatkan anggota TNI tersebut sangatlah kejam.
Pemilu Indonesia, kata dia, meski tidak sempurna cenderung selalu diukur dengan ada tidaknya kejanggalan atau ketidakberesan dalam tiga hal.
Usman Hamid menilai 93 pegawai KPK yang terjerat pungli di rumah tahanan (Rutan) jadi bukti lainnya dari pelemahan KPK.
Dalam TAP MPR tahun 2000 itu, kata Usman Hamid anggota TNI dan Polri aktif tidak dapat menduduki jabatan sipil.
Usman menjelaskan, pertanyaan yang diajukan Komnas HAM bersifat pribadi. Lebih banyak ditanya tentang apa saja yang dialami Munir sebelum peristiwa
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai pemberian pangkat Jenderal Kehormatan kepada Prabowo Subianto problematis.
Amnesty memandang dinamika Pemilu 2024 diwarnai oleh banyak intimidasi dan pembatasan terhadap suara kritis.
Ia melanjutkan hari ini, pemerintah, khususnya presiden, pimpinan MK, pimpinan KPU telah mempertontonkan dengan pengkhianatan terhadap pemberantasan
Massa dari Forum Anomali menggelar aksi bertajuk 'Jumat Melawan Geruduk Mahkamah Konstitusi (MK)', di Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat.
Lebih lanjut dikatakan, keputusan Mahfud mundur terjadi di tengah krisis etika dari penyelenggara negara terutama eksekutif dan legislatif.
Ratusan orang dari elemen masyarakat sipil hadir dalam Aksi Kamisan, di Taman Pandang Istana, Jakarta Pusat, pada Kamis (1/2/2024).
Dikatakan, bansos berasal dari uang rakyat dan ditujukan untuk rakyat, sehingga bukan milik partai politik (parpol) atau perorangan.
Usman menegaskan, seharusnya para kontestan Pilpres 2024 dan pejabat negara yang menjadi juru kampanye cuti atau mundur untuk memastikan kepentingan