Amnesty Internasional Nilai Revisi UU ASN Buka Celah Dwi Fungsi ABRI - News
Laporan Wartawan News Rahmat W Nugraha
News, JAKARTA - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengungkapkan penempatan TNI dan Polri di jabatan sipil bisa mengembalikan Dwi Fungsi ABRI.
Adapun hal itu berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang manajemen ASN yang mana nantinya jabatan ASN yang bisa diisi oleh prajurit TNI dan personel Polri.
Baca juga: TNI-Polri Bakal Isi Jabatan Eselon I ASN, Wapres RI: Harus Ada Batasan
PP tersebut merupakan aturan pelaksana dari revisi UU ASN yang pada tahun lalu berhasil disahkan.
"Itu sebenarnya konsepsi perundang-undangan yang substansinya keliru. Karena Undang-Undang ASN dari segi judulnya saja sudah sangat bersifat Undang-Undang khusus. Jadi dari segi konseptualnya saja sudah keliru," kata Usman Hamid kepada News di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (15/3/2024).
Kemudian diungkapkannya bahwa hal itu membuat reformasi TNI jadi menyimpang.
Baca juga: Setara Institute Beri Catatan soal RPP TNI-Polri Bisa Isi Jabatan ASN, Harap Tak Jadi Masalah Baru
"Salah satu agenda reformasi TNI yang penting adalah menghapuskan fungsi-fungsi kekaryaan. Dan itu ditegaskan dalam TAP MPR 2000 tentang peran TNI dan Polri," jelasnya.
Dalam TAP MPR tahun 2000 itu, kata Usman Hamid anggota TNI dan Polri aktif tidak dapat menduduki jabatan sipil.
"Kalaupun mau ditempatkan secara resmi dia harus mengundurkan diri. Tidak ada kecuali untuk semua posisi," tegasnya.
Kemudian dijelaskannya aturan pengecualian baru ada pada tahun 2004.
"Komprominya hanya dibatasi pada pos-pos tertentu yang sektornya memang berkaitan dengan TNI dan Polri. Misalnya Kemenko Polhukam, Kemenhan dan badan penyelamatan serta pencarian," sambungnya.
Meski begitu Usman menjelaskan bahwa kompromi itu hanya bersifat sementara. Dan dievaluasi 5 sampai 10 tahun, kemudian dihilangkan.
Baca juga: Rencana PP Penempatan TNI dan Polri di Jabatan Sipil, Imparsial: Jokowi Mengembalikan Dwifungsi ABRI
"Jadi seharusnya undang-undang TNI itu sudah direvisi dan diperbarui. Dan ketentuan yang sifatnya kompromi masih membuka celah bagi kembalinya dwifungsi ABRI dipersempit lagi," kata Usman.
Tetapi dikatakan Usman Undang-Undang ASN justru berkontribusi sebaliknya.
"Malah membuat batasnya menjadi kabur kembali. Seolah-olah sesuatu yang lumrah kalau TNI bisa dimasukkan ke dalam jabatan sipil," tegasnya.
Terkini Lainnya
Dalam TAP MPR tahun 2000 itu, kata Usman Hamid anggota TNI dan Polri aktif tidak dapat menduduki jabatan sipil.
Cuaca Hari Ini - BMKG: Banten dan 26 Wilayah Potensi Hujan Deras pada 6 Juli 2024
BERITA REKOMENDASI
Anggota Komisi II DPR Kritisi PP UU ASN yang Tak Kunjung Terbit
BERITA TERKINI
berita POPULER
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiwo Serahkan Program Sosial BI ke PMI Jakarta Utara
Ikatan Alumni UII Gelar Nobar Film Alkostar, Mahfud MD Bicarakan Konsep Sukma Hukum
Tenaga Ahli Utama KSP Sebut Moderasi Beragama Jadi Modal Indonesia dalam Urusan Diplomasi
Eks Menlu RI Tegaskan Pendidikan jadi Cara Tangkal Pengaruh Radikalisme di Indonesia
SYL Sebut 3 Kali Nama Surya Paloh Dalam Pembelaannya: Hormat Ku Buat Abang Ku