androidvodic.com

News, JAKARTA - Dua anggota polisi penembak laskar Front Pembela Islam (FPI) Briptu Fikri Ramadhan dan IPDA M. Yusmin Ohorella divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyebutkan bahwa keputusan majelis hakim dinilai independen atas perkara dugaan tindak pidana pembunuhan di luar hukum alias unlawful killing terhadap laskar FPI.

"Keputusan hakim adalah independen," ujar Dedi kepada wartawan, Sabtu (19/3/2022).

Dedi mengaku pihaknya juga menghargai keputusan hakim terkait vonis tersebut.

Sebaliknya, Mabes Polri menyerahkan kepada Polda Metro Jaya soal rencana keduanya kembali berdinas.

"Menghargai keputusan hakim. Kalau itu tanya ke Metro," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusannya atas perkara dugaan tindak pidana pembunuhan di luar hukum alias unlawful killing untuk terdakwa polisi Briptu Fikri Ramadhan dan IPDA M. Yusmin Ohorella.

Adapun sidang tersebut digelar pada Jumat (18/3/2022) di ruang sidang utama Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Baca juga: Divonis Bebas, Dua Polisi Penembak Laskar FPI Sujud Syukur

Kedua terdakwa hadir secara virtual bersama tim kuasa hukum.

Dalam putusannya Ketua Majelis Hakim PN Jakarta Selatan Arif Nuryanta menyatakan kedua terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama sehingga membuat orang meninggal dunia.

"Mengadili, menyataman terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagiamana dakwaan primer Penuntut Umum," kata Hakim Arif dalam sidang putusan.

Adapun terkait hal tersebut hakim menyatakan kedua terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Kendati begitu, dalam putusannya hakim mendapati adanya alasan pembenar dan pemaaf sebagaimana yang dilayangkan oleh tim kuasa hukum terdakwa dalam nota pembelaan alias pleidoi.

Atas dasar itu, Hakim menjatuhkan vonisnya kepada anggota polri aktif itu dengan hukuman bebas alias tidak dipidana.