androidvodic.com

News, JAKARTA - Polusi udara yang terjadi di DKI Jakarta dan sekitarnya telah menjadi sebuah permasalahan serius.

Polusi udara tersebut dapat berdampak pada kesehatan tubuh misalnya terpapar Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

Pemprov DKI Jakarta pun telah membuat sejumlah kebijakan untuk mengatasi polusi udara tersebut.

Baca juga: Polusi Udara, KPAI Sarankan Sekolah di Jakarta Terapkan Pembelajaran Jarak Jauh

Mulai dari penerapan work from home (WFH) hingga uji emisi kendaraan.

Namun, apakah kebijakan tersebut efektif untuk menekan polusi udara di Jakarta?

Work From Home

Pemprov DKI Jakarta menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI yang dibuat Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono.

Aturan soal WFH kapasitas 50 persen itu bakal diterapkan Heru Budi bagi para ASN mulai 21 Agustus hingga 12 Oktober 2023 mendatang.

Baca juga: Polusi Udara Memburuk, Zaskia Adya Mecca Panik Anak Alami Sesak Napas hingga Pakai Alat Bantu

Kebijakan WFH itu diterapkan dalam rangka menyongsong perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN pada awal September mendatang, sekaligus upaya menekan polusi udara di ibu kota.

Kebijakan Gunakan Kendaraan Listrik

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono berencana membuat kebijakan yang mewajibkan pejabat di lingkungan Pemprov DKI menggunakan kendaraan listrik.

Kebijakan ini mau dibuat Heru Budi sebagai upaya mengatasi masalah polusi udara di DKI Jakarta yang belakangan jadi sorotan.

“Nanti pegawai DKI eselon 4 ke atas harus menggunakan kendaraan listrik, minimal motor listrik,” ucapnya saat ditemui di Kantor Kementerian Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta Pusat, Jumat (18/8/2023).

Heru bilang, para pejabat itu setiap bulannya mendapatkan tunjangan transportasi.

Tunjangan itulah yang kemudian disebut Heru bisa digunakan untuk membeli kendaraan yang lebih ramah lingkungan.

Baca juga: Tasya Kamila Sebut Anak-Anaknya Kena Dampak Polusi Udara, Batuk-Batuk Sampai Sebulan

“Kalau di DKI kan pejabatnya memiliki tunjangan transportasi. Nah, itu saya minta alihkan untuk dia beli motor listrik,” ujarnya.