androidvodic.com

News - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera memberi tanggapan soal wacana masa jabatan presiden tiga periode.

Isu masa jabatan presiden tiga periode itu sebelumnya dinyatakan oleh politisi senior, Amien Rais.

Mardani Ali Sera mengatakan, wacana masa jabatan presiden tiga periode itu berbahaya.

Sebab, wacana tersebut bisa membuat demokrasi di Indonesia mati.

"Terkait presiden tiga periode ini berbahaya," ujarnya, dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin (15/3/2021).

"Masyarakat dan kita semua wajib menjaga agar tidak ada gerakan, ide gagasan presiden tiga periode."

"Karena ini bertentangan dengan reformasi dan dapat buat demokrasi kita mati," jelas dia.

Baca juga: Andi Mallarangeng: Moeldoko Bilang kepada Kader-kader, Dia Sudah Siap Jadi Presiden di 2024

Baca juga: Tanggapi Ungkapan Amien Rais, Peneliti LIPI: Isu Presiden 3 Periode Ada Sejak Era SBY Hingga Jokowi

Baca juga: Isu Jabatan Presiden Jadi 3 Periode, Jimly: Jangan Terpancing, Cuma Digulir sebagai Jebakan

Ia menilai wajar jika ada pihak yang berpendapat adanya peluang untuk mengubah masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

"Wajar sebagian pihak berpendapat ada peluangnya, karena perimbangan oposisi dengan koalisi sangat jomplang," katanya.

"Apalagi ada gerakan Demokrat mau dikooptasi atau sudah dikooptasi. Syaratnya 75 persen, hitung-hitungannya bisa 83 persen."

"Karena itu masyarakat wajib sama-sama menjaga," terang politisi PKS tersebut.

Dirinya lalu meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar berhati-hati pada pihak yang ingin ambil muka.

"Pak Jokowi di 2019 sudah menyatakan tidak mungkin (presiden tiga periode)."

"Tetapi hati-hati pak Jokowi terhadap para orang-orang yang ingin ambil muka dan yang menjerumuskan Pak Jokowi," imbuh dia.

Baca juga: Bambang Soesatyo Pastikan Tak Ada Pembahasan Masa Jabatan Presiden Tiga Periode di Internal MPR RI

Baca juga: Menpan RB Bantah Isu Jabatan Presiden 3 Periode: Jangan Jumpalitan Politik Sendiri Nuduh Kemana-mana

Baca juga: Isu Liar Presiden 3 Periode, Istana Pun Menolak Keras, tapi Bisakah Itu Dilakukan Tanpa Amendemen?