Polri Akui Masyarakat Lebih Banyak Paksakan Mudik Pada Tahun Ini Dibandingkan Tahun Lalu - News
News, JAKARTA - Polri mengakui bahwa volume kendaraan pemudik pada operasi ketupat 2021 jauh lebih tinggi dibandingkan operasi ketupat 2020.
Diduga, banyak pemudik yang menolak kembali dilarang mudik pada tahun ini.
Kabag Penum Divisi Humas Polri Komisaris Besar Polisi Ahmad Ramadhan menyampaikan keinginan masyarakat untuk mudik pada tahun ini diakuinya jauh lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya.
"Pengamanan operasi ketupat tahun 2020 dan 2021 ini memang sedikit berbeda dimana kita telah memprediksi bahwa keinginan masyarakat untuk mudik itu sangat tinggi. Dimana kalau tahun 2020, masyarakat masih banyak yang tidak melakukan mudik. Tahun ini lebih banyak mudiknya," kata Ahmad di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (19/5/2021).
Ahmad menyampaikan peningkatan tersebut berdampak besar terhadap volume kendaraan yang melakukan mudik secara paksa. Yang paling banyak, masyarakat telah terlebih dahulu colong start mudik.
Baca juga: Komisi V Minta Pemerintah Evaluasi Kebijakan Larangan Mudik
"Pelaksanaannya sebelum operasi ketupat, banyak warga yang sudah mudik. Jadi pada saat masa operasi ketupat, pergerakan kendaraan terjadi banyak pada saat sebelum pelaksanaan peniadaan mudik itu sendiri," ungkap dia.
Menurutnya, hal itu juga terlihat dari perbedaan volume lalu lintas saat arus mudik dan arus balik lebaran 2021. Pasalnya, lebih banyak kendaraan saat arus balik lebaran 2021.
"Beberapa daerah jumlah kendaraan yang datang menjadi lebih banyak. Khususnya dari daerah yang tadinya sepi, itu kedatangan kendaraan yang lebih banyak. Jadi ini juga disebabkan oleh jumlah kendaraan yang lalu lalang yang banyak," tukasnya.
Terkini Lainnya
Mudik Lebaran 2021
Polri mengakui bahwa volume kendaraan pemudik pada operasi ketupat 2021 jauh lebih tinggi dibandingkan operasi ketupat 2020.
Jokowi Berdialog dengan Petani di Bone Sulsel yang Mengaku Terbantu dengan Program Pompanisasi
BERITA TERKINI
berita POPULER
Komnas HAM Singgung Dampak Negatif Konsensi Tambang Saat Jadi Narsum Diskusi PP Muhammadiyah
Jemaah Haji yang Tiba di Tanah Air akan Dipantau 21 Hari oleh Dinas Kesehatan
Tak Terima Divonis 5 Tahun Penjara, Makelar Kasus Korupsi Tower BTS Kominfo Bakal Banding
Eks Komisioner Komnas HAM Sempat Usul Koruptor Juga Dilabeli Pelanggar HAM
Komisi II DPR Sebut Pengganti Hasyim Asy'ari di KPU Tak Perlu Fit and Proper Test