Arief Poyuono Ajak Anggota DPR Pengkritik Pemerintah Buat Langkah Konkret Penanganan Covid-19 - News
News, JAKARTA - Eks Politisi Gerindra Arief Poyuono menyoroti bagaimana sejumlah elite partai politik mulai Ketua DPR RI Puan Maharani, lalu Effendi Simbolon, Masinton Pasaribu, hingga Edhie Baskoro Yudhoyono yang mengkritik pemerintah soal penanganan Covid-19.
'Puan pernah menyoroti penanganan pandemi Covid-19, salah satunya perihal aturan makan 20 menit. Puan khawatir aturan makan tersebut hanya menjadi lelucon jika pemerintah tidak menyosialisasikan itu dengan baik," kata Arief kepada wartawan, Jumat (6/8/2021).
Menurutnya, apa yang dilakukan para elite politik kepada pemerintah itu sudah cukup.
Baca juga: Setelah Malioboro dan Bandung Selatan, Kini Giliran Warga Puncak Bogor yang Kibarkan Bendera Putih
Baca juga: Gagal Vaksin Karena NIK e-KTP Ganda, Pensiunan Polisi di Bogor Lapor Kemendagri
Kini, kata Arief, masyarakat butuh hal yang lebih konkret.
"Artinya sudah cukup untuk DPR RI mengelar mosi tidak percaya pada pemerintahan Jokowi atas penanganan Covid-19, apalagi tidak sedikit dana negara yang dikeluarkan untuk penanganan Covid-19," lanjutnya.
Dia menambahkan kalau DPR RI memang bekerja dan berpihak pada rakyat dan bisa memisahkan dan mengerti atas tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat walau partainya yang mengusung dan tidak mengusung Jokowi saat Pilpres, maka harus ada aksi nyata sebagai pertanggung jawabannya pada rakyat yang sudah menitipkan suaranya pada DPR
"Sebab kalau cuma kritik dan kritis mana didengar oleh pemerintah yang ada cuma adu bacot aja di medsos dan media media," katanya
"Ayo saya tantang DPR RI berani mengeluarkan mosi tidak percaya dan membentuk pansus penanganan Covid-19," pungkasnya
Terkini Lainnya
Virus Corona
Arief Poyuono nilai sudah cukup DPR RI mengelar mosi tidak percaya pada pemerintahan Jokowi atas penanganan Covid-19
Sosok Kapolda Termuda di Indonesia, Lulusan Terbaik Akpol 1996 dan Eks Ajudan Jokowi
BERITA TERKINI
berita POPULER
Kemenkes Buka Peluang Dokter Asing Layani Pasien dicIndonesia, Ketua PB IDI Angkat Bicara
Penonaktifan NIK DKI Sampai Kapan? Ini Penjelasan Dirjen Dukcapil
Fasilitas Komisioner KPU RI Disorot Mahfud MD, Komisi II DPR Minta Pejabat Publik Jaga Kepantasan
Diuji Beban 12 Truk Seberat 360 Ton, Tol MBZ Aman Dilewati Seluruh Golongan Kendaraan
Pakar Hukum Pidana Sebut Pegi Setiawan Bisa Jadi Tersangka Lagi, Ini Pertimbangannya