androidvodic.com

Laporan Wartawan News, Rina Ayu

News, JAKARTA -- Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyatakan, pemerintah terus berupaya agar BPJS Kesehatan tidak terus menerus mengalami defisit.

Hal itu disampaikan Budi dalam RDP bersama komisi IX DPR RI, Selasa (25/1/2022).

"Kita akan secara tahunan melakukan pengendalian dan monitoring terhadap layanan layanan yang ekstensif dan berpotensi fraud, dengan tujuan agar bisa melakukan efisiensi sehingga dananya kita bisa alokasikan untuk hal-hal lain dan mencegah BPJS untuk menjadi defisit," ungkap Menkes Budi.

Terkait pengendalian biaya layanan, Kemenkes dan BPJS Kesehatan kini sedang melakukan review potensi-potensi berbasis data yang bisa diperbaiki.

Misalnya kontrol rawat jalan di rumah sakit yang mencapai 10 triliun dapat dialihkan sebagian ke puskesmas atau FKTP.

"Ada yang sebagian bisa dilakukan di FKTP karena fungsinya Puskesmas sebenarnya adalah untuk melakukan skrining dan tindakan-tindakan yang sifatnya lebih preventif dan promotif sehingga dengan demikian dana dari BPJS bisa kita alokasikan untuk benar-benar yang membutuhkan layanan BPJS," ungkap mantan dirut bank mandiri ini.

Budi berharap melalui perbaikan yang terus dilakukan maka BPJS Kesehatan dapat menggunakan dananya secara efektif dan lebih banyak mengcover layanan kesehatan masyarakat.

Baca juga: CARA Mudah Cek BPJS Kesehatan Aktif atau Tidak, Gunakan Aplikasi Mobile JKN atau Chat WhatsApp

"Intinya adalah kita tidak mau BPJS itu defisit  kita harus pastikan BPJS itu tetap positif tapi mampu mengcover lebih luas lagi rakyat dengan layanan standar," harap dia.

Selain itu, Kemenkes dan BPJS Kesehatan juga akan mengevaluasi biaya pelayananan yang mungkin kemurahan atau kemahalan.

"Sehingga dengan demikian kalau ada masukan masukan dari rumah sakit atau organisasi profesi kita bisa langsung tindaklanjuti di tahun berjalan dengan berbasis data dan transparansi sehingga diskusi akan lebih baik," imbuhnya.