androidvodic.com

Laporan Reporter News, Reza Deni

News, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menilai perlu dilibatkannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam pengelolaan tambang batu andesit di Desa Wadas, Purworejo.

Hal tersebut dikatakan Anwar berkaca pada situasi di Desa Wadas, di mana dia yakin agar semua pihak merasa senang dan diuntungkan, maka masyarakat Desa Wadas secara formil dilibatkan dan mereka juga bisa mendapatkan manfaat dari kehadiran tambang tersebut.

"Untuk itu sebagai solusinya, mungkin perlu dibuat sebuah PT baru yang didirikan bersama antara PT yang sudah ditunjuk oleh pemerintah dengan BUMDES yang juga sudah punya badan hukum," kata Anwar dalam keterangan yang diterima Tribunnews, Selasa (15/2/2022).

Sehingga, lanjut dia, tambang tersebut menjadi tambang bersama yang tidak hanya dikuasai oleh pemilik kapital.

"Tapi juga oleh masyarakat setempat yang diwakili oleh BUMDES, sehingga dengan demikian diharapkan semua pihak merasa terlibat dan merasa diuntungkan oleh kehadiran usaha tambang yang ada," kata dia.

Lebih lanjut, seandainya ada hal-hal yang akan merusak dan atau akan mengganggu kehidupan pertanian dan lingkungan mereka, Anwar menyebut hal itu bisa dibicarakan dan diatasi secara bersama-sama.

Sehingga semua pihak merasa senang dan diuntungkan dan rencana pemerintah untuk menyukseskan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut dapat terwujud sesuai dengan yang direncanakan.

Baca juga: Ganjar Datang Lagi ke Wadas Tanpa Dikawal: Saya Minta Maaf, Ingin Dengar Langsung dari Masyarakat

Hal itu penting dilakukan, terlebih sistem ekonomi yang diamanatkan oleh konstitusi adalah sistem ekonomi Pancasila yang mengedepankan kebersamaan, nasionalisme dan patriotisme ekonomi, yang memperhatikan dan mengutamakan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat banyak.

"Bukan kemakmuran dari orang seorang dan atau segelintir orang saja. Hal inilah yang selama ini sangat terasa kurang diperhatikan, bahkan nyaris telah tercabut dalam pengelolaan ekonomi di negeri ini, di mana yang dikedepankan lebih banyak berupa pertimbangan-pertimbangan yang bersifat rasional saja," kata dia.

"Sementara pertimbangan-pertimbangan yang lebih mengedepankan rasa keadilan dan hati nurani suka dan nyaris terabaikan. Kita tentu saja tidak mau hal itu terjadi," kata Anwar.