Polisi Diminta Usut Kepemilikan Senjata Api dalam Kasus Penembakan Pegawai Dishub - News
News, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Andi Rio Idris Padjalangi meminta aparat kepolisian, dapat mengusut kepemilikan dan perizinan senjata apa yang digunakan pelaku dalam kasus penembakan yang menewaskan pegawai Dinas Perhubungan di kota Makassar.
"Warga sipil tidak boleh memiliki senjata api tanpa izin dari pihak yang berwenang, Kepolisian harus mengusut izin dan asal usul senjata api tersebut," kata Andi Rio kepada Tribun, Senin (18/4/2022).
Legislator Golkar asal Bone itu menjelaskan, kepemilikan senjata api tidaklah mudah dan harus melewati berbagai proses tes secara psikologis, kesehatan dan pelatihan menembak atau sertifikasi.
Baca juga: Sosok Iqbal Asnan, Kasatpol PP Makassar: Dalangi Pembunuhan ASN Dishub, Pernah Jadi Atasan Korban
Andi Rio menegaskan, kepemilikan senjata api bukan untuk arogansi atau melakukan aksi kejahatan bahkan menghilangkan nyawa seseorang, tentunya itu tidak dibenarkan.
"Kepemilikan izin senjata api sudah ditentukan oleh Peraturan Kapolri, Siapa saja yang boleh memiliki senjata api untuk olahraga dan bela diri," ucapnya.
Lebih lanjut, Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI itu meminta aparat kepolisian dapat mengungkap secara transparan apakah senjata api yang dipergunakan merupakan standart aparat kepolisian dan TNI atau senjata api non organik yang bukan standart TNI dan Polri.
"Jangan sampai aksi koboi jalanan semakin merebak dan banyak masyarakat yang khawatir," pungkasnya.
Terkini Lainnya
Ia menjelaskan, kepemilikan senjata api tidaklah mudah dan harus melewati berbagai proses tes secara psikologis, kesehatan dan pelatihan menembak
Cak Imin Pastikan Pansus Haji Tetap Berjalan saat Masa Reses DPR
BERITA REKOMENDASI
Tuai Pro Kontra, Komisi III DPR Nilai OTT KPK Masih Diperlukan
BERITA TERKINI
berita POPULER
Kemenkes Buka Peluang Dokter Asing Layani Pasien dicIndonesia, Ketua PB IDI Angkat Bicara
Penonaktifan NIK DKI Sampai Kapan? Ini Penjelasan Dirjen Dukcapil
Fasilitas Komisioner KPU RI Disorot Mahfud MD, Komisi II DPR Minta Pejabat Publik Jaga Kepantasan
Diuji Beban 12 Truk Seberat 360 Ton, Tol MBZ Aman Dilewati Seluruh Golongan Kendaraan
Pakar Hukum Pidana Sebut Pegi Setiawan Bisa Jadi Tersangka Lagi, Ini Pertimbangannya