androidvodic.com

Gandeng UEA, Jokowi Siap Bangun Wisata Laut dengan Skema Blue Economy, Ini Maksudnya! - News

News - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana melakukan pembangunan wisata laut dengan skema blue economy atau ekonomi biru.

Yang artinya melakukan pembangunan dengan mengedepankan prinsip ramah lingkungan dan tidak mengeksploitasi sumber daya alam.

Sehingga, devisa negara dapat meningkat tanpa harus merusak alam Indonesia.

Sebagaimana diketahui, rencana ini tersusun dengan menggandeng Investor Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA).

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri BUMN, Erick Thohir usai melakukan pertemuan dengan UEA Abu Dhabi, Jumat (1/7/2022).

"Alhamdulillah tadi pertemuan dengan bapak presiden dengan beberapa perusahaan investasi dari Abu Dhabi. Dimana mereka sangat optimis untuk bekerjasama dalam beberapa project yang bisa disinergikan untuk antara dua negara yaitu UAE Abu Dhabi dengan tentunya Indonesia."

Baca juga: Kata Pakar soal Pertemuan Jokowi dengan Zelenskyy dan Putin: Strategis dan Turunkan Tensi Ketegangan

"Tadi kita bicara juga mengenai pembangunan daripada wisata laut yang memang Bapak Presiden menginginkan pembangunan wisata laut ini berdasarkan daripada tentu blue economy atau ekonomi biru yaitu menjaga alam kita."

"Jadi tidak sekedar mengeksploitasi. Di mana akhirnya kita membangun wisata laut tapi menghancurkan daripada tentu alam kita yang sangat tentu ini sangat spesial," jelas Erick Thohir dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.

Sebagaimana diketahui, Indonesia negara kepulauan.

Banyak wisata laut yang bisa Indonesia angkat menjadi objek wisata dunia.

"Kita mempunyai Raja Empat mempunyai juga yang namanya Komodo yang sangat dilindungi."

"Nah ini sekarang kita coba melihat bagaimana membangun peta biru secara menyeluruh wisata laut kita yang friendly atau sangat bersahabat dengan alam dan juga dengan industri wisata dengan kedekatan kepada kekeluargaan."

"Jadi bukan hanya sekedar entertainment dan tourism," lanjut Erick Thohir.

Baca juga: KPU Usul Revisi UU Pemilu Imbas UU IKN dan Pemekaran Papua, Ketua Komisi II Nilai Perppu Lebih Tepat

Partner Transaksional

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat