androidvodic.com

Laporan Wartawan News, Chaerul Umam

News, JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi PAN Guspardi Gaus memahami keresahan dari para guru maupun entitas pendidikan dikarenakan adanya kabar terkait hilangnya tunjangan profesi guru (TGP) dalam RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang dipublikasikan Agustus 2022.

"Sangat wajar jika terjadi polemik di tengah masyarakat tentang poin-poin yang dinilai bermasalah dalam RUU Sisdiknas. Hal ini harus dimaknai sebagai bentuk kepedulian yang tinggi dari berbagai elemen masyarakat yang peduli dengan RUU Sisdiknas," kata Guspardi, kepada wartawan, Kamis (8/9/2022).

Berdasarkan informasi dari Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) dan PGRI, dalam draf RUU Sisdiknas pada Februari 2022, Pasal 118 ayat 2 dan draf RUU Sisdiknas pada Mei 2022 di Pasal 102 ayat 3, masih jelas tercantum secara eksplisit pasal mengenai Tunjangan Profesi Guru (TPG).

Baca juga: Kemendikbudristek: RUU Sisdiknas Jadikan Pendidikan Pancasila Mata Pelajaran Wajib

Namun dalam draf RUU Sisdiknas Agustus 2022 ternyata pasal tentang TPG disinyalir hilang.

"Jika benar tunjangan profesi guru ini dihilangkan tentu akan melukai rasa keadilan dan merugikan para pendidik," ucapnya.

Menurutnya, RUU Sisdiknas akan mengintegrasikan dan mencabut tiga UU sekaligus yaitu UU Sisdiknas (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003), UU Guru dan Dosen (UU Nomor 14 Tahun 2005) dan UU Pendidikan Tinggi ( UU No. 12 Tahun 2012). 

Sementara dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen secara eksplisit mencantumkan pasal mengenai tunjangan Profesi Guru. 

"Namun dalam draf RUU sisdiknas soal TGP hilang dari pasal. Semestinya TPG tidak boleh dihilangkan tetapi harus di perkuat, ujarnya.

Baca juga: Penolakan RUU Sisdiknas Kian Kencang, Ketua Komisi X DPR Inisiasi Pembentukan Pokja Nasional

Legislator asal Sumatera Barat ini mengingatkan bahwa dalam penyusunan undang-undang harus memenuhi azas lex certa, yakni, menormakan aturan ke dalam pasal undang-undang serta mengedepankan pentingnya kepastian sebagai tujuan hukum. 

Selain itu, azas lex stricta dalam menyusun undang-undang mengharuskan pasal ditulis secara jelas dan dapat dimaknai secara rigid, sehingga tidak multi tafsir. 

Selain itu pelibatan publik terutama para pakar dan organisasi serta entitas pendidikan secara luas harus menjadi prioritas dalam menyusun RUU Sikdinas. 

Oleh karena itu, perlu ada pengaturan khusus mengenai tunjangan profesi guru dalam RUU Sisdiknas. 

"Lebih lanjut Kemendikbudristek harus pula mengembalikan pasal mengenai tunjangan profesi guru dan memastikan bahwa tunjangan profesi guru tetap ada dalam RUU Sisdiknas. Terutama buat guru honorer, swasta, non-ASN yang memiliki gaji minim," ujarnya.

"Tunjangan profesi ini sangat wajar di pertahankan sebagai bentuk penghargaan dan keadilan yang mesti diperjuangkan terus menerus. Kami (Baleg) akan mempelajari dan mendalami RUU Sisdiknas ini sekaligus akan menghimpun masukan dan keberatan dari masyarakat," pungkas anggota Baleg DPR RI tersebut.