Terkini Lainnya
TAG
PPATK diminta untuk segera mengirimkan data terkait adanya anggota DPR RI yang terlibat dalam judi online.
Guspardi Gaus mengaku heran dikarenakan aturan turunan atau Peraturan Pemerintah (PP) dari UU No 20 tahun 2023 (UU ASN) belum juga diterbitkan.
Guspardi Gaus meminta Mendagri Tito Karnavian untuk melakukan evaluasi kinerja semua Pj Kepala Daerah.
Berdasarkan pantauan Tribunnews.com di lokasi, kedua penyelenggara pemilu itu dihadiri pimpinan dan sekjen masing-masing.
Pembahasan bersama KPU itu penting, karena dengan adanya putusan ini maka akan berdampak pada Peraturan KPU (PKPU) perihal pencalonan kepala daerah.
Komisi II DPR RI mendesak pihak KPU untuk merevisi Peraturan KPU (PKPU), imbas putusan MA yang mengubah syarat batas usia calon kepala daerah.
DPR meminta KPU segera merevisi PKPU pasca putusan MA terkait perintah pencabutan aturan batas usia minimum calon kepala daerah.
3 poin pernyataan Kemendikbudristek terkait polemik tingginya biaya UKT, sebut lulusan SMA tak wajib kuliah.
Respons Kemendikbudristek hingga anggota DPR soal tingginya biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) di perguruan tinggi saat ini.
Ia juga meminta pemerintah turun tangan untuk membantu bencana di Sumbar. Apalagi, ada sejumlah daerah yang tertutup aksesnya karena longsor.
Guspardi Gaus menilai pernyataan stafsus presiden cenderung bernada memojokkan institusi DPR, juga sebuah pernyataan yang tendensius.
Biaya kuliah yang tinggi mengakibatkan Perguruan Tinggi Negeri yang berstatus PTN-BH (Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum), sulit diakses.
Ombudsman RI mengusulkan agar seleksi CPNS dan PPPK tahun 2024 ditunda setelah Pilkada serentak 2024.
Guspardi Gaus merespons usulan dari Ombudsman RI tentang penundaan seleksi CASN pada tahun 2024 hingga selesainya penyelenggaraan pilkada.
Guspardi sebut revisi UU MD3 belum tentu dilanjutkan pembahasannya sebab sejak 2019 telah masuk prolegnas, tiap tahun muncul di RUU Prioritas di Baleg
perdebatan saat Komisi II DPR menggelar rapat kerja dengam Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) AHY.
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PAN Guspardi Gaus mempertanyakan soal nasib masyarakat adat di Kalimantan yang terdampak proyek IKN.
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN Guspardi Gaus meyakini hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024 tidak akan terwujud.
Guspardi Gaus, meminta Hasto untuk membuka saja jika menemukan fakta tersebut. Dia bilang, penghitungan suara Pemilu 2024 dilakukan secara berjenjang.
Guspardi Gaus mengingatkan KPU jangan sampai melewati tenggat waktu penetapan rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024, yaitu 20 Maret 2024.