Terkini Lainnya
TAG
Syaiful Huda menjelaskan dalam Indonesia merupakan salah satu negeri dengan potensi intesitas bencana yang cukup tinggi.
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sepakat tidak memasukkan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) ke dalam Prolegnas.
RUU Sisdiknas sedianya merupakan upaya Kemendikbudristek memberikan tunjangan kepada para guru yang belum mendapatkan sertifikat PPG.
Muhammadiyah mendukung keputusan Baleg DPR RI yang memutuskan tidak memasukkan RUU Sistem Pendidikan Nasional dalam Prolegnas.
Indra Charismiadji mengungkapkan ada 10 masalah fundamental dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas).
RUU ini telah keliru sejak dalam pemikiran para perancangnya yang sampai sekarang bahkan tidak pernah dibuka identitasnya oleh pihak Kemendikbudristek
DPR dan pemerintah memutuskan tidak menyetujui Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) masuk Program Legislasi Nasional
Badan Legislasi atau Baleg DPR RI memutuskan tidak memasukkan RUU Sistem Pendidikan Nasional dalam Prolegnas.
RUU Sisdiknas memuat aturan wajib belajar 13 tahun, Nadiem Makarim mengungkapkan tambahan satu tahun pada skema wajib belajar ada di jenjang PAUD
Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menuturkan dalam pertemuan Pokja RUU Sisdiknas akan dibuat seperti focus group discussion (FGD).
Kemendikbudristek belum dapat memastikan apakah RUU Sisdiknas bisa disahkan oleh DPR pada tahun ini.
Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) bakal mengatur soal perguruan tinggi negeri.
Kepala BSKAP Kemendikbudristek Anindito Aditomo berharap RUU Sisdiknas bakal dibahas Komisi X DPR RI.
Kemendikbudristek memastikan guru yang telah mendapatkan sertifikasi sebelum RUU Sisdiknas disahkan tetap mendapatkan tunjangan.
Nadiem mengaku sangat berkeinginan melakukan dialog bersama para guru secara langsung untuk membahas RUU Sisdiknas ini.
Mendikbudristek Nadiem Makarim mengatakan Pendidikan Nonformal seperti kursus dan pelatihan masuk dalam RUU Sisdiknas.
Nadiem Makarim mengatakan Pemerintah terbuka, transparan, dan melibatkan publik dalam menyusun Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.
Sementara dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen secara eksplisit mencantumkan pasal mengenai tunjangan Profesi Guru.
RUU Sisdiknas menjadikan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib kurikulum pendidikan dasar dan menengah.
Ketua Lembaga Kajian Kebijakan Pendidikan NU Circle nilai pembahasan RUU Sisdiknas harus ditunda karena dibuat dengan tergesa-gesa oleh Pemerintah.