androidvodic.com

Kasus Lukas Enembe, KSP Moeldoko Sebut Murni Persoalan Hukum, AHY: Demokrat Hormati Proses Hukum - News

News – Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko, menanggapi soal kasus Gubernur Papua Lukas Enembe yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.

Diketahui, Gubernur Papua tak menghadiri pemeriksaan KPK pada Senin (26/9/2022) terkait kasus dugaan gratifikasi Rp 1 miliar karena kondisi kesehatan.

Merespons kasus korupsi yang melibatkan Gubernur Papua ini, Moeldoko memastikan kasus tersebut murni masalah hukum.

Moeldoko pun meminta pihak yang terlibat menghormati proses hukum.

"Persoalannya persoalan hukum, murni, enggak ada persoalan politik. Siapa pun harus mempertanggung jawabkan di depan hukum, enggak ada perkecualian," katanya dalam keterangan pers soal isu-isu terkini di Kantor Bina Graha, Jakarta, Kamis (29/9/2022).

Lebih lanjut, Moeldoko juga sempat menyinggung soal pengerahan pasukan TNI untuk mendukung proses hukum bila diperlukan.

Baca juga: Lukas Enembe Disebut Contoh Pejabat Tak Baik, Kasusnya Bisa Dihentikan dan Hanya Dibela Keluarganya

"Kalau mereka dalam perlindungan masyarakat yang dalam pengaruhnya Lukas Enembe, apa perlu TNI dikerahkan? seperti itu," ucapnya.

Menurut Moeldoko, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menggelontorkan dana yang luar biasa untuk pembangunan Papua.

"Negara ini, pemerintah ini, Presiden Jokowi, Pak Jokowi telah menggelontorkan luar biasa keuangan untuk Papua untuk kesejahteraan agar terjadi pemerataan dan keadilan," jelas Moeldoko, dikutip News dari kanal YouTube Kompas TV, Kamis (29/9/2022).

Untuk itu, Moeldoko meminta agar perhatian presiden dan pemerintah tidak disalahgunakan.

"Jangan justru kebijakan afirmatif itu dilewengkan. saya tidak berhak mengadili, intinya tapi siapa pun harus bertanggung jawab di depan hukum. KPK juga harus bekerja lebih keras lagi untuk mengambil langkah-langkah hukum," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian juga menilai kasus dugaan korupsi Gubernur Papua tidak terkait politik.

Mendagri menyebut, kasus tersebut, murni tindakan hukum.

“Kalau dianggap politisasi partai tertentu, orang tertentu, enggak juga,” ucap Tito di Kompleks Parlemen Senayan, dilansir Kompas.com.

Presiden Jokowi dan Gubernur Papua, Lukas Enembe.
Presiden Jokowi dan Gubernur Papua, Lukas Enembe. (Kolase Tribunnews)

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat