Eks Pengacara Bharada E Deolipa Yumara Laporkan WNA Belanda, Kasus Dugaan Pemalsuan Dokumen Adminduk - News
Laporan Wartawan News, Danang Triatmojo
News, JAKARTA - Pengacara Deolipa Yumara melaporkan Warga Negara Asing (WNA) asal Belanda berinisial ACC ke Polres Metro Jakarta Selatan, atas dugaan pemalsuan dokumen administrasi kependudukan (adminduk) pada Sabtu (1/10/2022).
Mantan kuasa hukum Bharada E dalam kasus Ferdy Sambo itu melaporkan ACC atas nama Mimi Maryati Said.
Baca juga: Sidang Gugatan Deolipa Yumara ke Bharada E-Kabareskrim Polri soal Pencabutan Kuasa Kembali Ditunda
Deolipa mengungkapkan bahwa telah terjadi dugaan penggunaan dokumen palsu oleh ACC untuk mendapatkan status menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).
"Dengan dasar itu, WNA tersebut dapat membuat identitas yang diduga Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli tapi palsu. Karena dasar dokumen-dokumennya palsu," kata Deolipa dalam keterangannya, Senin (3/10/2022).
Adapun laporan tersebut, dijelaskan Deolipa, bermula dari datangnya surat jawaban Kemenkumham atas permohonan keabsahan sebagai WNI oleh kuasa hukum ACC.
Dalam surat jawaban tersebut menjelaskan bahwa Kemenkumham tidak mendapati nama ACC dalam database kewarganegaraan Direktorat Tata Negara.
"Ada persoalan yang sangat krusial di mana ACC salah seorang WNA yang kemudian melakukan penyelundupan hukum yang diduga melakukan pemalsuan administrasi kependudukan, sehingga yang bersangkutan seolah-olah adalah WNI dan mempunyai KTP dan Kartu Keluarga di Indonesia," ujar Deolipa.
Ia menjelaskan atas dugaan pemalsuan dokumen tersebut, WNA dapat dijerat Pasal 263 ayat (2) KUHP dan pasal mengenai administrasi kependudukan, dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara.
Terkini Lainnya
Deolipa Yumara melaporkan WNA asal Belanda berinisial ACC ke Polres Metro Jakarta Selatan, atas dugaan pemalsuan dokumen administrasi kependudukan.
Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini Ajak Masyakarat Saweran untuk Rehabilitasi Gaza
BERITA REKOMENDASI
BERITA TERKINI
berita POPULER
Kemenkes Buka Peluang Dokter Asing Layani Pasien dicIndonesia, Ketua PB IDI Angkat Bicara
Penonaktifan NIK DKI Sampai Kapan? Ini Penjelasan Dirjen Dukcapil
Fasilitas Komisioner KPU RI Disorot Mahfud MD, Komisi II DPR Minta Pejabat Publik Jaga Kepantasan
Diuji Beban 12 Truk Seberat 360 Ton, Tol MBZ Aman Dilewati Seluruh Golongan Kendaraan
Pakar Hukum Pidana Sebut Pegi Setiawan Bisa Jadi Tersangka Lagi, Ini Pertimbangannya