Minta Audit Tahapan Pemilu, Prima Minta KPU Buka Data Partai Politik ke Publik - News
Laporan Reporter News, Reza Deni
News, JAKARTA - Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) menilai bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) yang memiliki peran sebagai penyelenggara pemilu tidak memiliki pengaturan teknis yang jelas, sebagaimana amanat Presiden Joko Widodo dalam Rapat Konsolidasi Nasional Kesiapan Pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak 2024.
Ketua Umum PRIMA, Agus Jabo Priyono menyampaikan, Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) sebagai instrumen pendaftaran parpol tidak memberikan kepastian data yang akurat, khususnya saat masa-masa verifikasi perbaikan.
Padahal, Presiden Jokowi sudah meminta agar KPU mampu memastikan seluruh kegiatan di semua tahapan memiliki pengaturan teknis dan koridor hukum yang jelas.
Hal ini dinilai penting untuk mengantisipasi persoalan yang muncul ke depan.
“Hal itu yang dialami oleh PRIMA dan beberapa parpol lainnya,” ujar dia dalam keterangan resminya, Minggu (4/12/2022).
Dalam pesannya, Presiden Jokowi disebut juga mengingatkan agar persoalan teknis penyelenggaraan pemilu tidak bermuatan politis.
KPU diminta untuk menjaga transparansi sehingga tahapan proses pemilu terbuka bagi publik.
Agus Jabo mengatakan, selama ini KPU terkesan menutup-tutupi proses tahapan pemilu.
Hal ini dirasakan PRIMA saat dinyatakan tidak lolos verifikasi administrasi perbaikan hasil putusan Bawaslu RI.
Berdasarkan berita acara KPU, PRIMA dinyatakan tidak lolos di 6 kabupaten/kota di Provinsi Papua.
Baca juga: Partai PRIMA Tidak Lolos Vermin Perbaikan di Papua, Ketua DPW Duga Ada Upaya Diskriminasi
Padahal sebelumnya, KPU 6 kabupaten itu telah menginformasikan petugas penghubung bahwa PRIMA sudah Memenuhi Syarat (MS).
“Saat PRIMA ingin memastikan dan meminta data sipol untuk daerah yang dinyatakan TMS, KPU tidak bersedia membukanya,” tukasnya.
Pria kelahiran Magelang Jawa Tengah itu menambahkan, KPU sama sekali tidak menjalankan prinsip LUBER JURDIL.
Terkini Lainnya
Pilpres 2019
Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) meminta audit tahapan pemilu yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI).
Pilpres 2019
BERITA REKOMENDASI
Soal Isu Aparat Pasang Baliho, Pengamat Pertanyakan Fungsi Bawaslu
PDIP Minta Bobby Nasution Kembalikan KTA Usai Dukung Prabowo-Gibran
BERITA TERKINI
berita POPULER
Beragam Respons Terkait Jamaah Islamiyah yang Membubarkan Diri
Cuaca Hari Ini - BMKG: Banten dan 26 Wilayah Potensi Hujan Deras pada 6 Juli 2024
Jadi Ketua Umum IKA PPM 2024-2027, Ini yang Bakal Dilakukan David Chandrawan di 100 Hari Pertama
6 Poin Pleidoi SYL: Mengaku Dizalimi, Minta Dibebaskan hingga Curhat Sempat Terindikasi Kanker
Kapolda Metro Ungkap Masalah dalam Pemberantasan Judi Online: Banyak Server Website di Luar Negeri