Wakabareskrim Minta Elite Politik Tanggung Jawab dalam Manfaatkan Ruang Digital - News
Laporan wartawan News, Danang Triatmojo
News, JAKARTA - Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal (Wakabareskrim) Polri Irjen Asep Edi Suheri meminta para elite politik atau calon kepala daerah maupun legislatif untuk memanfaatkan ruang digital secara penuh tanggung jawab.
Ia mengimbau politisi untuk menjauhkan diri dari praktik politik identitas, hoaks, penyebaran berita bohong, maupun propaganda pada pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.
"Pada pemilu 2024 nanti para calon harus memanfaatkan ruang digital secara bertanggung jawab," kata Asep dalam konferensi pers secara daring, Rabu (4/1/2023).
Asep memaparkan berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet Indonesia di tahun 2022 mencapai 76,36 persen atau 210 juta dari total 275 juta penduduk Indonesia.
Baca juga: Akhiri Hoaks dan Fitnah, KPU dan Elite Politik Pemilu Diminta Beri Edukasi ke Kontestan Pemilu
Sementara data dari Hootsuite Digital Report tahun 2022, pengguna aktif media sosial di Indonesia mencapai 69,6 persen atau 191,4 juta individu.
Berkenaan dengan data tersebut, diperlukan pengutamaan penguatan keamanan ruang digital. Terlebih berkaca dari pengalaman tahun 2019, terdapat 67,2 persen hoaks atau berita bohong di media sosial merupakan isu politik.
"Oleh sebab itu, penguatan keamanan ruang digital jadi salah satu hal wajib yang kita utamakan," tuturnya.
Terkini Lainnya
Ia mengimbau politisi untuk menjauhkan diri dari praktik politik identitas, hoaks, penyebaran berita bohong, maupun propaganda pada pelaksanaan Pemilu
Prakiraan Cuaca Hari Ini Jumat, 5 Juli 2024: Yogyakarta, Manado, dan Medan Berpotensi Hujan Lebat
BERITA REKOMENDASI
BERITA TERKINI
berita POPULER
Komnas HAM Singgung Dampak Negatif Konsensi Tambang Saat Jadi Narsum Diskusi PP Muhammadiyah
Jemaah Haji yang Tiba di Tanah Air akan Dipantau 21 Hari oleh Dinas Kesehatan
Tak Terima Divonis 5 Tahun Penjara, Makelar Kasus Korupsi Tower BTS Kominfo Bakal Banding
Eks Komisioner Komnas HAM Sempat Usul Koruptor Juga Dilabeli Pelanggar HAM
Komisi II DPR Sebut Pengganti Hasyim Asy'ari di KPU Tak Perlu Fit and Proper Test