Anggota Komisi IX DPR Minta Pemerintah Bertanggung Jawab soal Kasus Gagal Ginjal Akut - News
Laporan Reporter News, Reza Deni
News, JAKARTA - Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan perusahaan farmasi dinilai bertanggung jawab atas korban ratusan anak akibat gagal ginjal akut.
Anggota Komisi IX DPR RI, Alifudin, mengatakan tanggung jawab itu berupa bantuan terhadap korban dengan memastikan pelayanan pengobatan terpenuhi.
Dia mengingatkan pemerintah bahwa ada ratusan anak meninggal dunia akibat kasus gagal ginjal akut.
"Anak-anak itu meninggal setelah mengonsumsi obat sirup yang tercemar Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG)," kata Alifudin dalam keterangannya, Jumat (27/1/2023).
Legislator PKS itu meminta pertanggungjawaban pemerintah harus tepat sasaran kepada keluarga korban.
"Pertanggungjawaban pemerintah juga harus berdasarkan data yang sesuai, harapannya pemerintah bisa memberikan bantuan kerugian materil maupun imaterial terhadap korban," ujarnya.
Dia juga meminta pemerintah melakukan evaluasi serta pengawasan yang ketat terhadap perusahaan farmasi produksi obat.
Menurutnya, hal ini perlu disampaikan karena Komisi IX juga sudah menggelar audiensi bersama keluarga korban gagal ginjal akut beberapa waktu lalu.
"Terkait penegakan hukum, pemerintah berkoordinasi dengan kepolisian untuk menyelesaikan kasus dan menghukum pelaku," kata dia.
Alifudin menyoroti proses hukum terhadap pelaku masih belum sampai tahapan penahanan.
"Tersangka baru itu berinisial AR selaku Direktur CV Samudera Chemical. Adapun tersangka pertama adalah E selaku bos perusahaan tersebut. Meski Mabes Polri telah menetapkan keduanya sebagai tersangka, sampai saat ini mereka belum ditahan," tambah Alifudin.
Baca juga: Berkas Perkara Kasus Gagal Ginjal Akut pada Anak akan Dilimpahkan ke Kejaksaan Besok
Keberadaan kedua tersangka itu belum diketahui dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan nomor B/12163/XI/2022/Bareskrim tanggal 25 November 2022 atas nama E dan B/16164/XI/2022/Bareskrim tanggal 25 November 2022 atas nama AR.
"Pemerintah dengan seluruh jajaran aparat penegak hukum bersama-sama menindak para pelaku," kata dia.
Terkini Lainnya
Anggota Komisi IX DPR RI, Alifudin meminta pemerintah bertanggung jawab atas korban ratusan anak akibat gagal ginjal akut.
Founder Sriwijaya Air dan Eks Kadis Babel Tak Kunjung Ditahan di Kasus Korupsi Timah, Bakal Dicekal?
BERITA REKOMENDASI
Kemenkes Bagikan Tips Sehat Penanganan Daging Kurban
BERITA TERKINI
berita POPULER
Hasyim Tiga Kali Ongkosi PPLN Tiket Jakarta-Belanda, Hingga Fasilitasi Apartemen di Kuningan
Peringatan Dini BMKG Gelombang Tinggi Kamis, 4 Juli 2024: Perairan Pulau Enggano Capai 4 Meter
5 Sanksi yang Pernah Dijatuhkan kepada Hasyim Asy'ari sebelum Akhirnya Dipecat sebagai Ketua KPU
TERUNGKAP Isi Chat Seksis Ketua KPU Hasyim Asy’ari dengan PPLN: Titip Satu Potong CD
Lowongan Kerja Ombudsman RI Bagi lulusan D4/S1 dan S2 Dibuka sampai 14 Juli 2024, Cek Syaratnya