Temuan Komnas HAM: Kelompok LGBT Rentan Dipolitisasi dan Dilecehkan saat Pemilu 2024 - News
News, JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai, golongan LGBT menjadi salah satu kelompok yang paling rentan mengalami politisasi pada momen Pemilu.
Tak hanya itu, Komnas HAM juga menilai, kelompok LGBT menjadi rentan dilecehkan saat mendatangi tempat pemilihan suara (TPS).
Hal itu sebagaimana temuan Komnas HAM terkait nasib kelompok rentan saat Pemilu yang dilakukan pada April hingga Mei 2023.
Komisioner Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi menyampaikan salah satu temuan itu terjadi di Kota Medan, Sumatera Utara.
Kondisi itu didasari karena kata dia, adanya pimpinan daerah di Medan yang menyatakan secara terbuka kalau Medan merupakan kota bebas dari LGBT.
"Teman-teman LGBT merasa semakin insecure karena ada pernyataan dari pimpinan daerahnya yang menyatakan bahwa kota medan sebagai bebas LGBT," kata Pramono saat menyampaikan hasil temuannya di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (12/5/2023).
Menurut dia, adanya seruan tersebut membuat para golongan LGBT merasa malu dan berkecil hati ketika datang ke TPS saat memilih.
Terlebih kata Pramono, bukan tidak mungkin para golongan LGBT mendapat umpatan-umpatan dari masyarakat saat menuju TPS.
"Ini membuat teman-teman semakin insecure nanti untuk datang ke TPS. Bahwa mereka didata ok, tetapi untuk datang ke TPS itu mereka semakin merasa ter-discourage," jelas Pramono.
Selain itu, Pramono berpandangan kelompok LGBT juga rentan dipolitisasi oleh calon legislatif (caleg) atau partai politik saat masa kampanye, salah satunya yakni seruan untuk menolak atau mendukung kelompok tersebut.
"Mereka rentan menjadi korban politisasi. Jadi ada misalnya caleg-caleg atau partai-partai yang misalnya menyatakan 'kami anti LGBT, kita akan memberantas LGBT'," sebut Pramono.
Komisioner Komnas HAM yang lain yakni Saurlin Siagian menyatakan, kondisi serupa juga terjadi di Surabaya, Jawa Timur dan beberapa kota lainnya.
Temuan Komnas HAM, kelompok LGBT merasa dilecehkan ketika datang ke TPS karena kerap dipandang sinis.
Bahkan dirinya menilai kalau kondisi tersebut merupakan hal yang melecehkan suatu kelompok.
Baca juga: Komnas HAM Ungkap Tingginya Potensi Politik Uang pada Pemilu Terjadi di Wilayah Perbatasan
"Itu dianggap pelecehan juga. Kita harus memahami itu sebagi pelecehan jika mereka merasa dilecehkan," sebut dia.
Atas hal itu , pemerintah termasuk penyelenggara pemilu yakni KPU harus memberikan perhatian khusus terkait temuannya itu.
"Saya kira itu terkait secara masif dan membutuhkan perhatian khusus dari bukan hanya KPU tapi juga pemerintah," tegas Saurlin.
Terkini Lainnya
Pemilu 2024
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai, golongan LGBT menjadi salah satu kelompok yang paling rentan mengalami politisasi
Gelar Multaqo Nasional Ulama, NU Dorong Pengurangan Buta Huruf Al Quran
Pemilu 2024
BERITA REKOMENDASI
KASN Terima Laporan 464 ASN Tak Netral di Pemilu 2024
BERITA TERKINI
berita POPULER
Hasyim Tiga Kali Ongkosi PPLN Tiket Jakarta-Belanda, Hingga Fasilitasi Apartemen di Kuningan
Peringatan Dini BMKG Gelombang Tinggi Kamis, 4 Juli 2024: Perairan Pulau Enggano Capai 4 Meter
5 Sanksi yang Pernah Dijatuhkan kepada Hasyim Asy'ari sebelum Akhirnya Dipecat sebagai Ketua KPU
TERUNGKAP Isi Chat Seksis Ketua KPU Hasyim Asy’ari dengan PPLN: Titip Satu Potong CD
Lowongan Kerja Ombudsman RI Bagi lulusan D4/S1 dan S2 Dibuka sampai 14 Juli 2024, Cek Syaratnya