androidvodic.com

Laporan Reporter News, Rizki Sandi Saputra

News, JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar menanggapi soal adanya rencana Dewan Pakar Partai Golkar mengevaluasi putusan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar pada 2019.

Dalam hasil Munas itu, menetapkan Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagi calon presiden dari Partai Golkar.

Menyikapi hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mempertanyakan soal apa yang sejatinya ingin dievaluasi Dewan Pakar.

Terlebih kata dia, Partai Golkar sudah menggelar Rakernas pada beberapa bulan lalu yang menegaskan hasil Munas itu.

"Kita sudah ini apa namanya Rakernas, baru aja kapan sih itu sebulan yang lalu kan. Apa yang mau dievaluasi," kata Doli saat dikonfirmasi awak media, Minggu (10/7/2023).

Baca juga: Politikus Golkar Bantah Ada Munaslub Lengserkan Airlangga Hartarto, Tegaskan Seluruh Kader Solid

Dalam Rakernas itu juga kata Doli, Dewan Pakar ikut hadir sekaligus memberikan arahan kepada DPP Partai Golkar termasuk kepada Airlangga Hartarto.

"Kan kemarin Dewan Pakar juga sudah memberikan masukan dan saran. Dan keputusan di Rakernas itu kan juga berdasarkan keputusan yang didalamnya ada Dewan Pakar," kata Doli.

Dalam keputusan Rakernas itu juga sudah disepakati kalau seluruh penetapan yang berkaitan dengan Pilpres 2024 diserahkan kepada Ketua Umum Airlangga Hartarto.

Baca juga: PKB Tunggu Keputusan Golkar dan PAN Gabung KKIR

"Jadi kalau berkaitan dengan Pilpres kan sudah diberikan kemarin, kekuatan bahwa seluruh yang berkaitan soal keputusan akhir, tentang momentum, strategi, dan keputusan akhir terkait dengan Pilpres kan diserahkan mandatnya kepada ketua umum," ujar Doli.

Tak cukup di situ, hasil Rakernas itu juga kata Doli sekaligus telah disampaikan kepada Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono.

Karenanya, menurut Doli, Dewan Pakar tidak memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi, melainkan hanya sebatas memberikan saran dan masukan.

"Ya kewenangan untuk mengevaluasi keputusan DPP sih enggak ada ya. Apalagi kan DPP selama ini kan menjalankan keputusan Munas, Rapimnas, dan Rakernas," kata dia.

"Nah, yang berhak mengevaluasi itu ya forum setingkat yang sama. Dewan atau Dewan Pakar itu tidak punya kewenangan untuk melakukan evaluasi kebijakan itu. Kalau memberikan saran dan masukan ya boleh-boleh saja," tukas Doli.

Sebelumnya, Dewan Pakar Partai Golkar mendorong agar keputusan Musyawarah Nasional (Munas) partai mereka, yakni menetapkan Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai bakal calon presiden (capres) dievaluasi.