androidvodic.com

News, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mewakili Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Pertemuan Tingkat Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan yang ketiga dari Champion Group of the Global Crisis Response Group (GCRG) on Food, Energy, and Finance, yang diselenggarakan secara virtual, Jumat (21/7/2023).  

Pertemuan Champions Group GCRG tersebut membahas mengenai konsensus global dalam mencegah, memitigasi, dan merespons dampak global dari krisis yang saling berhubungan. Hal itu juga terkait dengan keuangan, pangan dan pupuk, serta energi, terutama di negara-negara yang rentan terdampak. 

Adapun pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB António Guterres dan dihadiri oleh Champions GCRG dari beberapa negara, di antaranya Presiden Persatuan Komoro dan Ketua Uni Afrika (African Union), Presiden Senegal, Perdana Menteri Bangladesh, Perdana Menteri Barbados, dan Sekretaris Jenderal United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD). 

Sedangkan untuk Perdana Menteri Denmark, Perdana Menteri India, Perdana Menteri Jepang, dan Kanselir Jerman diwakili masing-masing oleh menteri yang ditugaskan.

Baca juga: Fokus ke Pertumbuhan Ekonomi dan Antisipasi El-Nino, Menko Airlangga Apresiasi Pemerintah Daerah

Mengawali pertemuan, Sekjen PBB Guterres menyampaikan kondisi bahwa separuh dunia saat ini sedang tenggelam dalam bencana pembangunan yang dipicu oleh krisis utang. 

“Sekitar 3,3 miliar orang atau hampir separuh manusia di dunia, tinggal di negara-negara yang mengeluarkan uang lebih banyak untuk pembayaran bunga utang daripada untuk pendidikan atau kesehatan,” ungkap Guterres, dikutip dari keterangan persnya, Sabtu (22/7/2023). 

Selain berbagi pengalaman atas strategi untuk mengatasi kerentanan utang, lanjut Guterres, masing masing Champions Group GCRG juga membentuk respons global yang terintegrasi dalam skala besar, dan memobilisasi tindakan terkoordinasi untuk menangani ketahanan pangan, transisi energi dan keuangan, dengan penekanan pada pengurangan utang.

Dalam kesempatan itu, Menko Airlangga juga menyampaikan penjelasan mengenai berbagai upaya dan pengalaman Indonesia dalam forum multilateral. Adapun upaya itu dilakukan untuk mengatasi masalah kerentanan dalam krisis pangan, energi, dan keuangan, serta pentingnya mengatasi tantangan permasalahan utang di tingkat global. 

Baca juga: Menuju Transformasi Ekonomi di Indonesia Emas 2045, Menko Airlangga Ungkap Lompatan Besar Pemerintah

“Selama Presidensi G20, Indonesia memastikan komitmen anggota G2O untuk melipatgandakan upaya global dalam mengatasi kerawanan pangan. Pada tingkat regional, sebagai Ketua ASEAN tahun 2023, dan ekonomi terbesar di kawasan ASEAN, dengan pertumbuhan yang termasuk tercepat di dunia.” 

“Selain itu, Indonesia juga mendorong bantuan internasional lebih lanjut yang berfokus pada negara-negara berkembang yang rentan dan menyambut baik keterlibatan seluruh pemangku kepentingan,” ungkap Menko Airlangga. 

Lanjut Airlangga, Indonesia mengharapkan lebih banyak dukungan internasional untuk membantu negara-negara berkembang dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi dan membangun ketahanan dalam mengantisipasi tantangan di masa depan, terutama di sektor keuangan, energi, dan pangan. 

Sebagai informasi, dalam laporan yang telah dibuat oleh PBB, disampaikan bahwa Least Development Countries (LDCs) mengalami tingkat pinjaman 8 kali lebih tinggi daripada negara maju. 

Baca juga: Apresiasi Pebisnis Indonesia di Australia, Menko Airlangga: Tidak Mudah Jadi Jagoan di Negeri Orang

Beban keuangan ini menghambat kemampuan LDCs untuk mendanai investasi vital, menghambat kesinambungan utang, dan kemajuan menuju pembangunan berkelanjutan. 

Terkait dengan hal ini, Menko Airlangga menegaskan kembali dedikasi setiap negara untuk menjunjung tinggi semua komitmen yang telah ditetapkan dalam Kerangka Kerja Bersama untuk Penanganan Hutang di luar Debt Service Suspension Initiative (DSSI). 

Turut mendampingi Menko Airlangga dalam kesempatan tersebut, yakni Sekretaris Kemenko Perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian, dan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik Kemenko Perekonomian.