androidvodic.com

News - Tambak Budi Daya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) milik Kementerian Kelautan dan Perikanan di Kebumen, Jawa Tengah, sudah memasuki masa panen setelah resmi beroperasi pada awal Maret 2023.

BUBK Kebumen merupakan tambak udang modern terbesar di Indonesia dengan luasan lahan potensial mencapai 100 hektare. Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dijadwalkan ikut melakukan panen total pada Senin (26/6/2023).

Direktur Jenderal Perikanan Budi daya KKP TB Haeru Rahayu mengungkapkan kegiatan budi daya di BUBK Kebumen seluruhnya menggunakan teknologi intensif dengan produktivitas mencapai 40 ton per hektare per siklus.

Baca juga: Wapres RI dan Menteri KKP Panen 249 Ton Udang di BUBK Kebumen

Angka tersebut jauh dari rata-rata produktivitas tambak udang tradisional di kisaran 0,6 ton per hektare. Hasil panen 40 ton per hektare itu pun sudah sesuai dengan best practice budi daya udang modern saat ini.

Tambak dengan teknologi intensif memiliki ciri diantaranya padat tebar tinggi, memiliki sistem pengairan yang baik menggunakan perangkat seperti kincir dan blower, hingga susunan petak tambak dibangun teratur menggunakan terpal berkualitas tinggi.   

"Konsep budi daya yang sedang kami kembangkan, sesuai arahan Bapak Menteri Sakti Wahyu Trenggono, adalah budi daya yang berkelanjutan," ungkap Tebe -sapaan TB Haeru- di BUBK Kebumen, Minggu (25/6/2023).

Baca juga: Bersinergi dengan DPR RI, KKP Dorong Pemanfaatan Potensi Budidaya Air Tawar di Subang

BUBK Kebumen menjadi percontohan tambak udang modern berbasis kawasan yang mengedepankan keseimbangan ekologi. Saat ini terdapat 149 petak tambak dengan ukuran 1.600 m2 per petaknya.

Tambak modern ini dilengkapi sejumlah infrastruktur utama diantaranya water intake, tandon, petak pemeliharaan, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), laboratorium uji kualitas air dan kesehatan ikan, gedung kantor, gudang pakan, gudang sarana produksi, mess operator hingga bangunan pasca panen.

"Fasilitas intake, outlet, tanton, hingga IPAL itu untuk memastikan air yang kita ambil dari laut dan yang kita keluarkan lagi ke laut, kualitasnya tetap baik. Di IPAL misalnya ada berbagai treatment, mulai dari pengendapan, oksigenisasi supaya kembali normal, PH-nya normal, dan secara fisika juga kembali normal sehingga pada saat dilepas sama seperti sedia kala dan tidak merusak lingkungan," ungkapnya.

Selain penggunaan teknologi modern yang ramah lingkungan, kegiatan budi daya di BUBK Kebumen menerapkan prinsip cara budi daya ikan yang baik (CBIB). Benih yang ditebar merupakan benih unggul hasil produksi UPT KKP, begitu juga dengan pakannya.

Baca juga: Tingkatkan Perikanan Nasional, KKP Kembangkan Budi Daya Ikan Nila di Papua

Penggunaan obat dan vitamin untuk meningkatkan kesehatan udang pun sesuai dengan rekomendasi regulasi yang berlaku. Di samping itu, seluruh pekerja di lapangan menggunakan pakaian dan peralatan pendukung sesuai prosedur dan tidak memperkerjakan anak di bawah umur.

Tebe berharap, keberhasilan BUBK Kebumen menjadi trigger geliat budi daya udang modern yang ramah lingkungan di Indonesia. Kegiatan budi daya di BUBK Kebumen dapat diduplikasi oleh pelaku usaha budi daya maupun pemerintah daerah.

"Best practices sudah bisa kita capai (hasil panen 40 ton per hektare per siklus. Kita bisa menunjukkan kepada publik, kepada stakeholder ternyata budi daya di samping mendapat keuntungan ekonomi, kita juga peduli terhadap lingkungan dan itu bisa kita lakukan," pungkasnya.

Baca juga: Semakin Diminati Masyarakat, KKP Terus Dorong Produksi Ikan Nila Si Emas Hitam

Sementara itu PJ. Operasional BUBK Kebumen I Gede Budha Aduana Yasa menambahkan, kegiatan budi daya sudah berlangsung hampir 120 hari. Dalam prosesnya telah dilakukan dua kali panen parsial pada hari ke-80 dan hari ke-100 dengan produktivitas masing-masing 14,5 ton dan 20 ton.

"Untuk panen besok yang akan dihadiri Bapak Wapres, ada 58 petak tambak yang akan dipanen total," ungkapnya.

Sebagai informasi, BUBK Kebumen diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 9 Maret 2023. Pembangunan BUBK Kebumen ini merupakan hasil kolaborasi KKP bersama pemerintah daerah sebagai pemilik lahan. (*)