VIDEO Sudirman Said Sebut Jusuf Kalla Tak Bisa Bergabung ke Timnas AMIN: Ingin Jaga Netralitas PMI - News
News, JAKARTA - Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) tidak bisa bergabung ke dalam Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN).
Hal itu disampaikan Wakil Kapten Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Sudirman Said di rumah pemenangan AMIN, Jakarta Pusat, Kamis (16/11/2023).
"Pak JK mungkin tidak bisa bergabung, karena beliau kan ketua PMI, saya saja kan sebagai sekjen tahun lalu mengundurkan diri," kata Sudirman.
Sudirman mengatan JK ingin PMI tetap menjaga netralitas di Pemilu 2024.
"Kita ingin menjaga netralitas PMI dan menjaga etik," jelasnya.
Sumber Dana Kampanye
Sudirman Said mengungkapkan sumber dana kampanye untuk AMIN di Pilpres 2024.
Sudirman menyebut, dana kampanye bersumber paling besar berasal dari relawan.
Dia mengatakan, dana tersebut jumlahnya lebih banyak, dibandingkan sumbangan yang diberikan langsung oleh Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.
"Sumber dana kita terbesar dari mana? Bukan dari para penyumbang kepada capres-cawapres, tetapi para relawan yang bekerja secara luar biasa," ungkap Sudirman.
Sudirman mencontohkan, beragam atribut dukungan untuk Anies dan Muhaimin tidak dikoordinir dalam satu pintu, melainkan atribut itu dibuat oleh masing-masing relawan Anies-Muhaimin secara mandiri.
"Jadi andalan kita, karena ini gerakan rakyat maka masyarakat yang akan mendanai gerakan ini," ujar Sudirman.
Mantan Menteri ESDM itu mengibaratkan perjuangan AMIN di pilpres 2024 seperti perang gerilya.
"Gerilya itu kan tidak ada markas besar, adanya masyarakat yang iuran. Iuran makanan, iuran logistik, dan kami menyampaikan penghargaan, terima kasih itu terus berjalan," pungkas Sudirman.
Terkini Lainnya
Pilpres 2024
Wakil Kapten Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Sudirman Said mengatan Jusuf Kalla ingin PMI tetap menjaga netralitas di Pemilu 2024.
BERITA REKOMENDASI
BERITA TERKINI
berita POPULER
Kemenkes Buka Peluang Dokter Asing Layani Pasien dicIndonesia, Ketua PB IDI Angkat Bicara
Penonaktifan NIK DKI Sampai Kapan? Ini Penjelasan Dirjen Dukcapil
Fasilitas Komisioner KPU RI Disorot Mahfud MD, Komisi II DPR Minta Pejabat Publik Jaga Kepantasan
Diuji Beban 12 Truk Seberat 360 Ton, Tol MBZ Aman Dilewati Seluruh Golongan Kendaraan
Pakar Hukum Pidana Sebut Pegi Setiawan Bisa Jadi Tersangka Lagi, Ini Pertimbangannya