Menkominfo Budi Arie Sebut Revisi UU ITE Sikapi Dinamika Ruang Digital - News
Laporan Wartawan News, Fersianus Waku
News, JAKARTA - Komisi I DPR RI bersama pemerintah menyepakati agar Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dibawa ke pengambilan keputusan tingkat II yang akan dilakukan pada rapat paripurna.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie mengatakan revisi UU ITE ini mengubah 14 pasal eksisting dan menambah lima pasal baru dalam undang-undang ini.
"Beberapa pasal yang diubah meliputi ketentuan antara alat bukti elektronik, ketentuan perbuatan dilarang, serta sertifikasi elektronik," kata Budi di Jakarta, Rabu (22/11/2023).
Selain itu, Budi menyebut dalam revisi UU ITE ini dilakukan penambahan ketentuan mengenai perlindungan anak dalam penyelenggaraan sistem elektronik.
Kemudian, kontrak elektronik internasional dan peran pemerintah dalam mendorong terciptanya ekosistem digital yang adil, akuntabel, aman, dan inovatif.
Baca juga: Anies Baswedan Janji Akan Revisi UU ITE, Ini Alasannya
"Perubahan tersebut dilakukan untuk merespons dinamika ruang digital yang ada, serta sebagai bentuk harmonisasi dengan ketentuan KUHP nasional," ujarnya.
Budi menegaskan penyusunan pasal dalam revisi UU ITE ini dilakukan secara hati-hati.
Dia menuturkan pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah baik pusat dan daerah agar pelaksanaan RUU ITE berjalan baik.
Adapun 14 pasal eksisting dan 5 pasal yang akan ditambahkan ke Perubahan Kedua UU ITE dan poinnya antara lain:
1. Penyempurnaan norma yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Norma dimaksud meliputi:
Baca juga: Sidang UU ITE Haris-Fatiah di MK, DPR Sebut Ada Perubahan Paradigma dalam KUHP Baru
a. alat bukti elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
b. sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
c. transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
Terkini Lainnya
Menkominfo Budi Arie mengatakan revisi UU ITE ini mengubah 14 pasal eksisting dan menambah lima pasal baru dalam undang-undang ini.
BERITA REKOMENDASI
BERITA TERKINI
berita POPULER
KPK Usut Anggota BPK Haerul Saleh soal Dugaan Pelicin Rp12 M untuk WTP Kementerian SYL
Sindikat Penipu Like Youtube Kamboja Cari Rekening Penampung ke Orang Butuh Uang, Beli Rp500 Ribu
Bareskrim Ungkap Modus WN Cina Tipu 800 WNI: Lowongan Kerja Like dan Subscribe Konten
Kubu Firli Bahuri Bantah Terima Rp1,3 Miliar, Polda Metro Jaya: Kami Punya 4 Alat Bukti
Toyota Vellfire Sudah, Kini Keluarga SYL Kembalikan Uang Rp600 Juta ke KPK