Nasib Hakim Konstitusi Guntur Hamzah Ditentukan MKMK Pekan Ini - News
Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami
News, JAKARTA - Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) akan memutus perkara terkait laporan dugaan pelanggaran etik hakim Guntur Hamzah.
Laporan tersebut diajukan oleh dua pemohon, yakni Gerakan Aktivis Konstitusi (GAS) dan Forum Mahasiswa Peduli Konstitusi (FORMASI).
Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna menyampaikan, sidang pembacaan putusan perkara etik ini rencananya digelar, pada Kamis (25/4/2024) pekan ini.
"Rencananya putusan diucapkan tanggap 25 April sore," kata Palguna, saat dihubungi News, pada Selasa (23/4/2024).
Baca juga: KPK Tak Bakal Minta Prabowo Serahkan Nama Calon Menteri untuk Dilihat Rekam Jejaknya
MKMK telah memeriksa kedua pihak Pelapor dan hakim Terlapor. Terakhir, pemeriksaan dilakukan terhadap saksi-saksi, pada Selasa siang.
Tiga orang saksi yang dihadirkan, yakni Ahmad Siboy, Ibnu Samwidodo, dan Basuki Kurniawan.
"Mendengar keterangan saksi, iya," ucap Palguna.
Menjelang sidang pembacaan putusan, pada Kamis nanti. MKMK akan mulai menyusun atau drafting putusan.
Baca juga: MK Pastikan Anwar Usman Masuk Jajaran Hakim Sengketa Pileg
Dalam laporannya, pelapor mempermasalahkan Guntur Hamzah yang memiliki jabatan di luar profesinya sebagai hakim, yakni Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN).
Pelapor meminta MKMK untuk melarang Guntur Hamzah ikut menangani perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa hasil Pemilu 2024, baik Pemilu Legislatif (Pileg) maupun Pemilu Presiden (Pilpres).
Jika itu terjadi, maka ada kekhawatiran MK tak bisa menyelenggarakan sidang sengketa hasil Pemilu 2024.
Sebab, sesuai aturannya, sidang MK dapat digelar dengan minimal delapan hakim. Sementara, putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 telah menyatakan larangan untuk Hakim Anwar Usman terlibat menangani perkara perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan.
Terkini Lainnya
Dalam laporannya, pelapor mempermasalahkan Guntur Hamzah yang memiliki jabatan di luar profesinya sebagai hakim, yakni Ketua Umum Asosiasi Pengajar
SYL Tuding Pejabat Kementan Pamrih karena Tawarkan Fasilitas ke Keluarganya Demi Pertahankan Jabatan
BERITA REKOMENDASI
BERITA TERKINI
berita POPULER
30 Ucapan Selamat Tahun Baru Islam 2024, Kata-kata Sambut 1 Muharram 1446 H
Video Ketua RT Pasren Ternyata Paman Terpidana Kasus Vina, Tega Jebloskan Saudara ke Penjara
Demi Wanita Incarannya, Hasyim Asyari Rela Ubah Aturan KPU-Minta Artis Buat Video Ucapan untuk CAT
25 Link Twibbon Tahun Baru Islam 2024, Simak Cara Buat dan Bagikan ke Media Sosial
Video Perdana Megawati Sebut Nama Jokowi Sejak Diisukan Retak Gegara Pilpres, Kritik Utang Negara