Terkini Lainnya
TAG
Selain itu, Majelis Kehormahan juga menyatakan Hakim Guntur Hamzah tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi
Jika itu terjadi, maka ada kekhawatiran MK tak bisa menyelenggarakan sidang sengketa hasil Pemilu 2024.
Dalam laporannya, pelapor mempermasalahkan Guntur Hamzah yang memiliki jabatan di luar profesinya sebagai hakim, yakni Ketua Umum Asosiasi Pengajar
Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Guntur Hamzah, menolak dalil kubu Anies-Muhaimin (AMIN) yang menyebut Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin
Mereka menuntut Mahkamah Konstitusi (MK) bersikap adil, khususnya menjelang putusan terkait sengketa Pilpres 2024
Sidang lanjutan dugaan pelanggaran etik hakim Guntur Hamzah dengan agenda mendengarkan saksi dan ahli dijadwalkan digelar pekan depan, 23 April 2024.
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) melakukan pendalaman terkait laporan dugaan pelanggaran etik terhadap hakim konstitusi Guntur Hamzah.
Keikutsertaan hakim Guntur Hamzah dalam sidang perdana gugatan Pilpres 2024 dipersoalkan salah satu pihak Pelapor dugaan pelanggaran etik.
Ketua MK mengatakan, Guntur Hamzah masih bisa ikut sidang untuk semua jenis perkara di MK selama belum ada putusan dari MKMK.
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji formil Undang-Undang (UU) 17/2023 tentang Kesehatan yang diajukan lima organisasi profesi.
Guntur menegaskan, putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 bersifat final dan berkekuatan hukum mengikat.
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang putusan di ruang sidang gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (23/10/2023).
Begini alasan MK mengabulkan gugatan mahasiswa UNS yang meminta kepala daerah berpengalaman dan berumur di bawah 40 tahun bisa jadi capres-cawapres.
Guntur melihat kondisi historis bangsa Indonesia, kata dia, sejatinya sudah ada pimpinan nasional yang menjabat di bawah usia 40 tahun.
Berikut profil Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah yang menyatakan dissenting opinion soal usia capres-cawapres.
Dalam putusannya, hakim MK menyatakan menolak untuk mengabulkan gugatan tersebut.
Partai Buru akan melaporkan 5 hakim Mahkamah Konstitusi ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi karena nyatakan UU Cipta Kerja konstitusional.
ada isu potensial yang dapat didalami lebih lanjut oleh DPR selaku pembentuk Undang-Undang (UU) soal rekrutmen komisoner KPU di daerah
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron soal aturan batas usia untuk mencalonkan menjadi pimpinan lembaga KPK
Zico mengatakan langkah ini merupakan tindak lanjut dari ketidakpuasannya atas keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK)