MKD Belum Terima Laporan soal Anggota DPR Main Judi Online - News
Laporan Wartawan News, Fersianus Waku
News, JAKARTA - Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Adang Daradjatun mengaku mengetahui isu anggota DPR yang bermain judi online.
Adang mengatakan pihaknya mengetahui isu tersebut hanya dari media. Namun, sejauh ini belum menerima laporan.
"Sudah (tahu) tetapi dari media-media, tetapi belum ada laporan ke MKD," kata Adang kepada News, Rabu (19/6/2024).
Dia memastikan MKD akan memberikan sanksi bagi anggota DPR yang terlibat dalam judi online.
Adang menjelaskan MKD memiliki tiga sanksi yang akan diberikan kepada anggota tergantung kasusnya.
"Dilihat apa kasusnya dan sejauh mana keterkaitannya dengan anggota DPR RI yang diduga terlibat kasusnya," ujar politisi PKS ini.
Baca juga: Duduk Perkara Anggota DPR Ikut Main Judi Online
Dia memastikan MKD akan memproses anggota DPR yang bermain judi online jika memiliki bukti.
"Jadi yang penting untuk MKD, harus ada bukti awal dulu apakah memang anggota DPR RI tersebut, terkait dengan judi online," ucap politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Sebelumnya, Wakil Ketua MKD Habiburokhman mengungkapkan ada anggota DPR yang sempat diadukan ke MKD oleh keluarganya karena diduga bermain judi online.
“Enggak, enggak banyak ada beberapa saja (laporan),” kata Habiburokhman dalam program Kompas Malam di Kompas TV, Senin (17/6/2024).
MKD, kata dia, memanggil anggota DPR yang dimaksud untuk memberikan peringatan bahwa bermain judi online melanggar kode etik anggota DPR.
Namun Habiburokhman mengklarifikasi bahwa laporan dugaan anggota DPR bermain judi online tersebut diterima MKD pada saat masa pandemi Covid-19.
Terkini Lainnya
MKD baru mengetahui isu tersebut hanya dari media namun sejauh ini belum menerima laporan.
Menkominfo Sebut Anggaran BSSN Terbatas, Ini Anggarannya dalam 5 Tahun Terakhir
BERITA REKOMENDASI
Jika Korban Diberikan Bansos, Judi Online Bakal Semakin Merajalela
BERITA TERKINI
berita POPULER
Pemerintah Didesak Minta Maaf dan Bertanggung Jawab, Imbas Diretasnya Pusat Data Nasional
KPK Panggil Dua Dirut Perusahaan Swasta Sebagai Saksi Kasus Korupsi Gubernur Maluku Utara Abdul Gani
Anggota DPR Minta PTN Bisa Jadi Pusat Riset dan Bersaing di Level Dunia
KPK Lelang Ruko Eks Wakil Rektor UI Tafsir Nurchamid di Depok Senilai Rp1,2 Miliar
Pimpinan KPK Ungkap Soal Ego Penegak Hukum: Jika Kami Tangkap Jaksa tiba-tiba Kejaksaan Tutup Pintu