androidvodic.com

PPDB di Sekolah Negeri Diduga Kacau dan Curang, Ustadz Hilmi Firdausi Bagikan Pengalamannya - News

News, JAKARTA - Program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sejumlah sekolah negeri terutama sekolah favorit, diduga terindikasi curang terkait penentuan siswa yang dinyatakan lolos dan dinyatakan diterima belajar di sekolah tersebut.

Antara lain modus mengganti atau memindahkan status Kartu Keluarga calon siswa setahun sebelum tahun ajaran baru penerimaan siswa baru, untuk mengakali aturan zonasi.

Aturan zonasi sendiri dibuat Pemerintah agar terjadi pemerataan siswa yang bersekolah di sekolah-sekolah negeri favorit.  

Ustadz Hilmy Firdausi mengaku merasakan sendiri kekacauan PPDB tersebut. Hal itu dia rasakan saat dia memasukkan anaknya ke bangku SMP yang harus terpental, gagal diterima di sekolah SMP Negeri yang diincar.

Ustadz Hilmi Firdausi kemudian membagikan pengalaman tersebut di akun Twitter-nya, Rabu, 19 Juli 2023. Berikut curhatannya:

Masalah PPDB di sekolah di negeri memang kacau sekali. Anak saya yg masuk SMP pun tahun inipun terpental. Tapi saya memang tdk terlalu berharap, krn itu kami sdh prepare jauh2 hari dgn mendaftar sekolah islam swasta.

Tapi kan tidak semua orang bisa masuk ke swasta, terutama bagi masyarakat ekonomi menengah kebawah. Karena itu masalah kecurangan ini memang harus segera diselesaikan, malah saya pikir dikembalikan saja seperti dulu dengan seleksi NEM atau tiap sekolah mengadakan tes mandiri.

Dari info yg beredar di masyarakat, gara2 sistem PPDB yg kacau ini, ada ortu yg rela berbuat curang & nakal agar anaknya diterima di SMPN favorit. Utk zonasi biasanya ada yg ganti / pindah KK setahun sebelumnya.

Kalau mau lewat jalur Prestasi biasanya katrol raport tentunya bekerja sama dgn SD asalnya. Bagi yg ambil jalur afirmasi ada yg sampai tega membuat keterangan tdk mampu palsu dari pengurus RT/RW dan modal KKS/KIP/KIS (setidaknya setahun sblm PPDB).

Utk jalur peserta luar daerah bisa diakali dgn membuat surat keterangan kerja palsu dari perusahaan. Dst…

Sudah saatnya carut marut & kekisruhan ini dihentikan. Tentunya dengan kebijakan yg tepat dari regulator pendidikan di Indonesia.

Postingan Ustadz Hilmi Firdausi ini mendapat tanggapan riuh netizen yang mengungkapkan pengalaman pribadi mereka tentang aturan zonasi yang carut marut. termasuk sorotan terhadap pemerintah daerah lokal yang tidak becus mengelola PPDB.

"Tambahin Ustadz

Daya tampung real 9 kelas. Tapi kapasitas di PPDB Online hanya 6 kelas.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat