Terkini Lainnya
TAG
Advokat, Tim Advokasi Anti Kriminalisasi, Wakil Ketua KPK non-aktif Bambang WidjojantoAdvokat, Tim Advokasi Anti Kriminalisasi, Wakil Ketua KPK non-aktif Bambang Widjojanto read less
Luhut Binsar Pandjaitan merespon nota keberatan yang diajukan kubu Haris Azhar pada saat persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik di Pengadilan
Anggota tim kuasa hukum Haris, Asfinawati menuturkan bahwa pihaknya menilai dakwaan yang dijatuhkan terhadap Haris dianggap prematur.
Tim kuasa hukum terdakwa Haris Azhar menyebut Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan tak pernah mau menghadiri undangan
Pengamat Hukum sekaligus Pegiat HAM Jentera Asfinawati mengkritik komunikasi politik pemerintah terkait KUHP.
Hal tersebut disampaikannya dalam diskusi bertajuk Ngopi Dari Sebrang Istana Edisi Khusus Tutup Tahun: Merangkum 2022
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan menjadi undang-undang menuai berbagai pro-kontra.
Pegiat HAM Asfinawati menilai bagian yang menjelaskan perbedaan hinaan dan kritik terhadap kekuasaan dalam KUHP baru tidak jelas.
Pegiat HAM menyoroti penerapan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang kelak akan diacu oleh kepolisian.
Asfinawati kritisi pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di mana kritik terhadap lembaga negara masuk dalam delik aduan.
Asfinawati menyoroti dampak dari sejumlah pasal bermasalah yang terdapat dalam draft RKUHP yang akan disahkan DPR Selasa (5/12/2022) besok.
Aktivis HAM menyinggung soal ancaman pidana jika tak ada surat pemberitahuan yang menurutnya mengganggu hak.
Komnas Perempuan mengeluarkan Catatan Tahunan 2022 yang mendokumentasikan kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2021.
Sebelum ambil langkah hukum, YLBHI masih akan tunggu kewenangan Presiden Jokowi dalam menyikapi pemecatan 56 pegawai KPK yang dinyatakan tak lolos TWK
Ketua Umum YLBHI Asfinawati mengungkapkan, era pemerintahan atau rezim yang otoriter tidak akan senang dengan segala bentuk kebebasan.
Kuasa Hukum 75 Pegawai KPK Asfinawati menunjukkan inkonsistensi pernyataan mantan anggota Komnas HAM 2012-2017
Ia menengarai tindakan diskriminatif itu dilakukan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap 75 pegawai Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
Peneliti senior Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar menilai Ketua Komisi Pemberantasan Korup
Asfinawati menilai tindakan mereatas dan memasukan akun Novel Baswedan dan Febri Diansyah ke grup investasi bitcoin adalah teror.
RUU KUHP yang beredar baru-baru ini juga berpotensi dijadikan celah oleh mafia peradilan.
(Komnas HAM) RI mendapatkan keterangan yang selama ini tidak muncul di publik terkait alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)