Terkini Lainnya
TAG
Pada kesempatan itu, Menteri LHK Siti Nurbaya juga menyerahkan satu ekor sapi kepada panitia kurban KLHK.
Bambang menekankan kembali bahwa kolaborasi dan keterlibatan masyarakat adalah kunci keberhasilan dalam upaya pelestarian dan pengelolaan hutan.
Bambang Hendroyono, menyatakan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada tahun 2023 meningkat sebesar 0,12 poin.
KLHK mengungkap emisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sejak tahun 2019 -2023 turun drastis mencapai 70,73 persen
Pada kesempatan tersebut, ada empat Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangi oleh Rektor UB
Bambang berharap agar melalui Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, peran hutan Indonesia dapat menghadirkan kesejahteraan
Dewan Kehutanan Nasional (DKN) melaksanakan Rapat Kerja (Raker) selama 2 hari (8-9/06/2023) untuk membahas dan merumuskan program kerja DKN periode
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melepasliarkan 2 (dua) individu Beruang Madu di Kabupaten Kubu Raya.
KLHK berhasil meraih Anugerah Kualitas Pengisian JPT berdasarkan penilaian dari KASN dengan kategori ”Baik” dengan nilai 88.30.
Pemerintah berupaya menurunkan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan bisa capai 60 persen pada 2030.
Bambang Hendroyono mengatakan pihaknya memanfaatkan teknologi digital untuk pelestarian hutan di tanah air.
Penanaman pohon berkaitan erat dengan upaya pelestarian alam dan merupakan kegiatan yang mendukung dalam mengawal keberlanjutan lintas generasi.
Sekjen KLHK menggaris-bawahi bahwa hampir seluruh kasus tersebut bukan terjadi pada periode pemerintahan Presiden Jokowi.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kembali menggelar acara tahunan Festival Iklim 2021.
Pengendalian Perubahan Iklim tidak dapat dilakukan oleh hanya Pemerintah saja, tetapi juga memerlukan kerja sama dengan peran dan pelibatan Kementeria
KLHK menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja dapat didayagunakan untuk memperkuat upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
Penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra merupakan bentuk apresiasi dari Pemerintah yang diberikan kepada Pimpinan Daerah baik eksekutif maupun
Sedari awal pembahasan UU Cipta Kerja ini dengan DPR, KLHK selalu membawa konsep perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Para pengelola di bidang kehutanan dapat meletakkan hutan tidak hanya sebagai sumber ekonomi publik tetapi juga sebagai sumber spiritualitas publik.
Dengan masuknya Perhutanan Sosial dalam UU Cipta Kerja atau yang biasa disebut UU Omnibus Law, itu merupakan wujud nyata keberpihakan Pemerintah