Terkini Lainnya
TAG
Menurut Said Iqbal, aturan tersebut justru merugikan dunia usaha dalam negeri dan di satu sisi menguntungkan pengusaha asing, utamanya China.
Said Iqbal mengatakan aksi demonstrasi yang dilangsungkan para buruh di Patung Kuda, Jakarta Pusat hari ini, merupakan pengingat awal bagi Presiden.
Para buruh menuntut penyetopan pemutusan hubungan kerja (PHK) buruh tekstil, serta ancaman PHK buruh kurir dan logistik.
PHK dipicu adanya kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah, yakni Permendag Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.
Beberapa bulan terakhir, industri tekstil di Indonesia menghadapi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) hanya merupakan langkah pemerintah demi mengumpulkan pundi-pundi anggaran untuk rezim Prabowo-Gibran.
Penutupan pabrik dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang besar-besaran memicu Aliansi Industri Kecil Menengah (IKM) dan Pekerja Industri Tekstil
ILC digelar secara rutin setiap tahun melibatkan unsur tripartit dari 187 negara anggota ILO
Khalil Zayan menceritakan penderitaan kaum buruh di Gaza Palestina yang jumlahnya total mencapai 250 ribu orang.
Ketua FSP Logam Elektronik dan Mesin (LEM/SPSI) Jakarta Yusup Suprapto mengatakan 20.000 ribu buruh akan melakukan aksi tolak program Tapera di Istana
Dari awal memang sudah dikatakan bahwa pelaksanaan pemotongan gaji untuk Tapera akan dilakukan pada 2027.
Fokus Pemerintah saat ini seharusnya menaikkan fasilitas bagi para pekerja atau buruh, dan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya.
Massa buruh menggelar aksi menolak kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) di depan Istana Negara, Kamis (6/6/2024).
Said Iqbal menjelaskan pasalnya terdapat beberapa contoh uang masyarakat yang selama ini dikelola pemerintah justru jadi ladang korupsi.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menjelaskan bahwa nantinya ribuan personelnya itu akan disebar di beberapa titik.
belum mengetahui mengenai rencana aksi demo buruh yang memprotes Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang dinilai membebani pekerja.
Sistem outsourcing yang tidak memberikan kepastian kerja dan upah yang jauh dari layak, telah menempatkan buruh dalam kondisi yang semakin sulit.
Presiden Partai Buruh Said Iqbal mendesak pemerintah cabut aturan No. 21 tahun 24 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (PP Tapera).
Meskipun banyak mendapat protes para pekerja serta asosiasi pengusaha seperti Aprindo, pemerintah tidak akan membatalkan program Tapera.
Dari upah yang rendah itu, jika dipotong 3 persen untuk Tapera, tentu menurut dia, beban hidup buruh semakin berat, apalagi potongan iuran wajib untuk