Terkini Lainnya
TAG
pemerintah telah menyelesaikan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga
Pemerintah telah menyelesaikan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
Diperkirakan Kementerian yang akan mendapat mandat adalah Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian PPPA, dan Kementerian Hukum dan HAM
Komisi III DPR RI hari ini rapat bersama pemerintah untuk membahas DIM Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).
Arsul Sani menilai bahwa pasal penghinaan terhadap presiden di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) harus tetap ada.
Kemendagri menyatakan hasil inventarisasi aset desa di Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara (Kaltara) mencapai Rp 142,7 juta.
RUU yang sebelumnya bernama RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), telah melewati proses yang panjang sejak 2016.
Namun pemerintah menambahkan, sehingga ada sekitar 7 tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam RUU TPKS.
Namun penyerahan DIM RUU TPKS urung terjadi karena pemerintah masih melakukan penyempurnaan DIM.
Gerak cepat penyusunan DIM ini tidak terlepas dari arahan Presiden Jokowi yang menginginkan penyusunan DIM untuk dimaksimalkan sesegera mungkin.
Pemerintah bersama DPR masih melanjutkan pembahasan RUU HKPD sebagai bagian dari upaya pemerintah melakukan reformasi fiskal
Tri Rismaharini akan berkomunikasi langsung dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), terkait nama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang tidak
Komisi VIII DPR RI menggelar rapat kerja (raker) dengan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini beserta jajaran, Senin (17/5/2021).
Saat ini pembahasanya sudah hampir selesai dengan telah dibahasnya sejumlah DIM dan pasal-pasal krusial
Komisi VI DPR RI menerima DIM Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dari pemerintah.
Pasal-pasal tersebut diklasifikasikan sebagai pasal-pasal yang kontroversial atau sensitif.
Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf memastikan, penyusunan RUU Perlindungan Pekerja Luar Negeri (PPLIN) selain lindungi pekerja juga tingkatkan kompetensi.
Sebanyak 519 DIM RUU Kekarantinaan Kesehatan yang disepakati antara DPR dan pemerintah di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (26/09/2016).