Terkini Lainnya
TAG
Gabungan Industri Pariwisata Indonesia atau GIPI, mengajukan uji materiil aturan pajak hiburan 40-75 persen ke ke Mahkamah Konstitusi (MK)
Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) mengajukan uji materiil aturan baru tentang pajak hiburan ke ke Mahkamah Konstitusi.
Jika dananya diambil dari BPDLH maka pariwisata yang jadi perhatian hanyalah yang berkaitan dengan lingkungan.
Mahkamah Konstitusi dapat mencabut Pasal 58 Ayat (2) pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
Jika dananya diambil dari BPDLH, pariwisata yang jadi perhatian hanyalah yang berkaitan dengan lingkungan.
Gabungan Industri Pariwisata Indonesia mengeluh Pemerintah Indonesia tidak memiliki cukup anggaran untuk membiayai aktivitas promosi pariwisata.
GIPI akan segera melayangkan gugatan terhadap aturan mengenai pajak hiburan ke Mahkamah Konstitusi
penerapan kebijakan tarif pajak hiburan yang naik minimal 40 persen sampai 75 persen itu dinilai akan mematikan industri hiburan.
GIPI sedang mempersiapkan untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait pajak hiburan minimal 40 persen.
Fokus Ganjar-Mahfud menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat, didasari pertimbangan bahwa konsumsi rumah tangga menjadi motor penggerak.
Anggota Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Hariyadi Sukamdani merespon polemik proyek Ibu Kota Negara
Pameran wisata khusus domestik pertama di Indonesia ini juga akan didukung oleh sejumlah bank partner seperti BCA, Bank Mandiri
Apindo menyatakan, pelaku usaha mendukung kebijakan zero Over Dimension Overload (ODOL), tapi untuk mencapai itu harus ada transisinya.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meluncurkan Pusat Pembelajaran Bisnis dan Industri atau Apindo Business and Industry Learning Center
Pemerintah masih melihat perkembangan terkini terkait penyebaran virus penyebab Covid-19 di Indonesia dan China.
Momentum pernikahan putra presiden ini membuat okupansi dari hotel bintang 4 dan bintang 5 di dua kota tersebut penuh.
Jika kapasitas angkutan logistik diturunkan seiring pelarangan ODOL, maka ongkos kirimnya akan mengalami kenaikan.
Hariyadi Sukamdani memandang persoalan check-in di hotel seharusnya sudah ranah privat dan tidak diatur dalam negara apalagi dianggap perbuatan pidana
Namun ada fakta menarik bahwa jumlah investasi yang masuk Indonesia tidak sebanding dengan penyerapan tenaga kerja.
Apindo menegaskan narasi yang selama ini dibangun yakni menyebutkan pihaknya tidak mendukung kenaikan upah buruh adalah tidak tepat