Terkini Lainnya
TAG
Trubus menyebut perlunya partisipasi publik secara luas dalam proses penyusunan RPP Kesehatan.
RPP Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 saat ini masih menjadi polemik dan dinilai akan berdampak pada beberapa sektor jika disahkan.
Kemudian juga soal bahan tambahan, jumlah produk dalam kemasan, penjualan produk tembakau, peringatan kesehatan, iklan, promosi, dan sponsor.
anggota Badan Legislatif (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo, meminta Presiden turun tangan.
muncul pro kontra RPP Kesehatan terkait Pengaturan Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau yang dinilai merugikan kelangsungan ekosistem pertembakauan
Tiga tim pemenangan paslon peserta Pilpres 2024 mendatang, berkomitmen untuk memperhatikan nasib para petani tembakau di Indonesia.
Gabungan Pengusaha Rokok (Gapero) menyuarakan desakan agar industri hasil tembakau (IHT) diberikan perlindungan.
Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun berpendapat selama ini kebijakan pemerintah terhadap pelaku IHT sering kali tidak adil.
Kementerian Perindustrian meminta Kementerian Kesehatan tetap memperhatikan keberlangsungan Industri Hasil Tembakau dalam penyusunan RPP UU Kesehatan.
produk hasil tembakau seperti rokok bukanlah faktor utama penyebab stunting dan penyakit tidak menular (PTM) di Indonesia.
GAPPRI menilai alasan Pmerintah menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) dengan alasan menurunkan stunting sungguh tidak beralasan.
FSP RTMM-SPSI menyoroti pada pasal zat adiktif berupa produk tembakau yang berisi sejumlah larangan total yang dapat mematikan ekosistem
Sampoerna dan 38 Mitra Produksi Sigaret (MPS) mempekerjakan lebih dari 71.000 karyawan, dengan tenaga kerja SKT mewakili sekitar 85 persen dari total
Pekerja sektor Industri Hasil Tembakau (IHT) menerima BLT Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang disalurkan pemerintah
asosiasi berharap DPR menerima aspirasi yang telah disampaikan terkait pasal-pasal tembakau jelang pengesahan RUU Kesehatan.
Ekosistem pertembakauan meminta aspirasinya diakomodir dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Panja Komisi IX DPR
Kebijakan Pemerintah mernaikan tarif cukai rokok rata rata 10 persen selama dua tahun berturut-turut disesalkan pelaku industri hasil tembakau.
Henry Najoan menyoroti kebijakan cukai yang sangat eksesif, tidak selaras dengan kebijakan pembinaan IHT
tarif cukai hasil tembakau naik. industri keberatan. GAPPRI sebut kenaikan CHT itu akan semakin memberatkan pelaku usaha
Mukhamad Misbakhun menyatakan akan memperjuangkan kepentingan masyarakat yang menggantungkan hidup pada industri hasil tembakau