Terkini Lainnya
TAG
Kominfo mendorong agar konten-konten Governance Public Relations (GPR) mengedepankan prinsip Educating atau mendidik.
"Jangan sampai ada upaya-upaya pembungkaman pers. Kita mau jurnalisme berkualitas. Emang omon-omon, feeling, pasti investigasi," tutur Budi Arie.
Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menyatakan pihaknya bersama seluruh konstituen menolak Rancangan Undang-undang (RUU) Penyiaran.
Kehadiran kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence (AI) disebut-sebut memberikan dampak terhadap industri media massa.
Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Srikandi Ganjar Banten menggelar pelatihan jurnalistik,
Kompetisi ini terbuka bagi seluruh pegiat jurnalistik, baik jurnalis profesional maupun masyarakat luas yang dapat menerbitkan tulisannya.
Ajang ini juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sektor transportasi dan industri pariwisata.
Pemerintah menyadari bahwa masyarakat memiliki hak atas informasi yang berkualitas dan berdasarkan fakta.
PT Pegadaian bersama Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menggelar Lomba Karya Jurnalistik dengan total hadiah Rp 250 juta. Kompetisi ini dapat
Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin menegaskan dukungannya agar publisher rights atau hak cipta jurnalistik agar memiliki dasar hukum yang kuat.
Simak sejarah Hari Pers Nasional yang diperingati setiap 9 Februari tiap tahunnya. HPN didasari atas Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1985
(Jokowi) menekankan pentingnya kebebasan pers yang bertanggung jawab dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip dan etika jurnalistik.
Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu mendorong pemerintah agar meningkatkan perlindungan terhadap para jurnalis.
Penghargaan diterima Pemimpin Redaksi Harian Kompas Sutta Dharmasaputra, dan Pemimpin Redaksi Kompas Rosianna Silalahi.
Fakta itu terungkap saat Majelis Hakim menggali tentang profesinya di dalam persidangan pada Rabu (11/1/2023).
Dewan Pers menilai ada beberapa pasal dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang mengancam kemerdekaan per
Ketua Dewan Pers Azyumardi Azra menekankan karya jurnalistik bukan kejahatan yang bisa dipidanakan.
Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyatakan bahwa tugas jurnalistik dilindungi oleh konstitusi. Polisi diminta tidak menghalang-halangi.
Edy menegaskan, persidangan tersebut tak layak diselenggarakan lantaran bukan persidangan atau perkara pidana.
Edy mengatakan hal itu lantaran dalam dakwaan jaksa menyebut bahwa channel YouTube "BANG EDY CHANNEL" adalah bukan produk jurnalistik.