Terkini Lainnya
TAG
Formappi menilai proses seleksi calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) rawan terjadi praktik-praktik politik.
Pernyataan Lucius tersebut dikaitkan dengan Nono Sampono yang dikabarkan hendak deklarasi sebagai Pimpinan DPD RI periode 2024-2029.
Soal usulan PDIP minta politik uang dilegalkan, Lucius Karus menegaskan parpol adalah biang kerusakan kualitas Pemilu.
Wacana penambahan jumlah pos kementerian di pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai hanya untuk bagi-bagi jatah kekuasaan.
Formappi menilai ada sesuatu yang aneh dan janggal dalam keputusan caleg NasDem Ratu Ngadu Bonu Wulla yang mundur padahal sudah meraih suara tertinggi
Peneliti Formappi, Lucius Karus menyoroti fenomena lolosnya calon anggota legislatif yang berlatar belakang pengusaha lolos ke Senayan.
Peneliti Formappi Lucius Karus mengaku heran dengan perdebatan atas kenaikan real count Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Gibran yang merupakan putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejauh ini sudah di ambang kemenangan pada Pilpres.
Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengingatkan risiko jika aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) diaudit saat ini.
Lucius menuturkan, publik akan jengkel jika terus disuguhkan wajah-wajah caleg, namun minim kinerja saat terpilih.
Lucius meyakini, RUU Perampasan Aset akan sulit dibahas, jika masih ada aset yang dikelola oleh pemerintah, maupun anggota DPR itu sendiri.
Mayoritas anggota DPR RI saat ini kembali maju sebagai calon legislatif (caleg) untuk Pemilu 2024.
Lucius Karus menyebut, wajah parlemen atau DPR RI di masa mendatang tak akan berubah dari sekarang ini.
Formappi menemukan kesalahan penulisan jenis kelamin bacaleg di dalam DCS. Lucius menilai KPU tidak prefesional.
Temuan FORMAPPI soal kesalahan penulisan jenis kelamin 2 caleg Partai Gelora membuktikan bahwa KPU tak membaca, mencermati dan memahami informasi.
Formappi sebut harusnya kepala daerah terpilih segera dilantik awal 2025 jika perlu dilantik serentak seluruh kepala daerah terpilih.
Formappi Lucius Karus menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tidak serius dalam melakukan tahapan penyelenggaran pemilu.
Kesalahan (KPU) RI dalam mengumumkan hasil daftar calon sementara (DCS) Pemilu 2024 merupakan sebuah kesalahan yang harus diberi sanksi berat.
Gerakan untuk Indonesia Adil dan Demokratis (GAID) menyebutkan tidak mengherankan jika Bawaslu diremahkan oleh KPU.
Menurut Lucius harusnya nama-nama itu harusnya sudah KPU beberkan sejak awal masa pendaftaran berlangsung.