Terkini Lainnya
TAG
Pria kelahiran 15 April 1973 itu, telah memimpin Kabupaten Muna sejak 2016 hingga saat ini dan sebelumnya anggota DPD wakil Provinsi Sultra
Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis eks Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto, hukuman 6 tahun
Mochamad Ardian Noervianto, akan menghadapi vonis hakim hari ini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat.
(KPK) menuntut mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri Mochamad Ardian Noervianto 8 tahun penjara.
(KPK) mendakwa mantan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochamad Ardian Noervianto menerima suap senilai Rp
Mantan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Mochamad Ardian Noervianto akan menghadapi dakwaan JPU KPK, Kamis (16/6/2022).
(KPK) melakukan penyitaan dari saksi Lisnawati Anisahak Chan, aparatur sipil negara (ASN) pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Mochamad Ardian Noervianto (MAN) diduga berperan dalam memuluskan proses pengusulan pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk Kabupaten Kol
KPK memeriksa Kepala Divisi Pembiayaan Publik PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Erdian Dharmaputra di kasus Pemulihan ekonomi nasional (PEN)
Mochamad Ardian Noervianto telah menerima uang Rp1,5 miliar terkait dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah untuk Kabupaten Kolaka tahun 2021
Namun KPK belum bisa menahan Ardian lantaran yang bersangkutan mengaku sedang sakit.
(KPK) menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengajuan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah (PEN) untuk Kabupaten Kolaka Tahun 20
Adrian diperiksa tim penyidik kapasitasnya sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait pengajuan pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional
KPK mengakui telah menerbitkan surat pencegahan ke luar negeri untuk Ardian Noervianto selalu mantan Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri.
Uang kas Pemda yang disimpan di perbankan bukan dalam rangka mencari bunga tetapi sudah dipersiapkan untuk peruntukannya.
Untuk KPU, ada 260 Pemda (didalamnya seluruh provinsi yang melaksanakan Pilkada) telah 100% transfer ke KPU
Hingga per tanggal 28 Agustus pukul 20.00 WIB, realisasi anggaran untuk pelaksanaan Pilkada 2020 KPU telah mencapai Rp 9,936 Triliun atau 97,05 persen