Terkini Lainnya
TAG
Menurut dia, pemerintahan mendatang harus mengetahui apa yang menjadi keluh kesah buruh dan menempatkan buruh setara dengan pengusaha.
residen Partai Buruh Said Iqbal berharap, presiden terpilih Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Omnibus Law Cipta
Presiden KSPI Said Iqbal membantah Omnibus Law UU Cipta Kerja menghadirkan investasi dan menyerap tenaga kerja.
Rika mengatakan kalau SGBI se Sukabumi merapat ke JIS memboyong hingga 750 orang buruh dengan menaiki 6 bus dan 200 motor
Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan PKS sebagai partai pengusung pasangan AMIN memiliki visi dan misi yang sama untuk pembelaan pekerja.
Ribuan buruh dari berbagai elemen menggelar aksi unjuk rasa menuntut pencabutan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja di Jalan M.H Thamrin, Jakarta
Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN),Siti Zuhro merespon soal Partai Buruh yang kerap turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi
Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengatakan, telah mengadukan permasalahan Omnibus Law Cipta Kerja ke ILO
Partai Buruh akan mendeklarasikan pernyataan sikap soal sosok calon presiden yang akan didukung dalam Pilpres 2024.
Partai Buruh menyampaikan, hasil audiensi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jakarta Pusat terkait panggilan saat menggelar aksi.
Partai Buruh mengungkapkan, ditegur Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jakarta Pusat, saat menggelar aksi tolak Undang Undang Omnibus Law
Partai Buruh mengaku dipanggil Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jakarta Pusat saat menggelar aksi Tolak Undang Undang (UU) Omnibus Law Ciptaker
Ketua YLBHI Muhamad Isnur menyebut, UU Cipta Kerja menyerang demokrasi di Indonesia.
Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, pihaknya tidak main-main dalam menentang pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja.
Partai Buruh menyampaikan, akan menggelar aksi mogok nasional stop produksi di antara bulan Juli hingga Agustus 2023 mendatang.
Partai Buruh mengancam bakal melakukan aksi mogok makan jika DPR RI mengesahkan Perppu Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker).
Buruh tidak mau kecolongan untuk kedua kali. Saat pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja tahun 2020 lalu, di mana DPR RI tiba-tiba memajukan jadwal sidang
Presiden Partai Buruh Said Iqbal meminta kepada seluruh simpatisan Partai Buruh untuk melawan isi Perppu tersebut
Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia menuntut Pemerintah untuk menerbitkan Perppu Pembatalan Omnibus Law Undang Undang (UU) Cipta Kerja.
DPR RI telah mengesahkan revisi terhadap Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3).