Terkini Lainnya
TAG
KPK telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan tindak pidana korupsi di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Tengah.
timbul permasalahan dalam penegakan hukum jika Jaksa menjadi penyidik dalam perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Bagi Feri Amsari, yang penting menyelamatkan demokrasi dari kerusakan dan kepincangan seperti yang kemungkinan terjadi di pemerintah berikutnya
Penjelasan pakar hukum soal potensi keterlibatan Sandra Dewi dalam kasus korupsi yang menjerat suaminya, Harvey Moeis.
Imbas hadirkan anak Aden Wong yang dibawah umur dalam podcastnya, pakar hukum nilai Richard Lee berpotensi terjerat hukum.
I Gde Pantja Astawa menyebut ada perubahan orientasi kepemimpinan di Partai Golkar sejak era reformasi.
Charles menilai terjadi mallegislasi yang dilakukan pemerintah dan DPR dalam pembentukan UU DKJ
Sabda Ahessa kembali mangkir dari panggilan pemeriksaan, pakar hukum singgugn soal putusan dikabulkannya gugatan dari Wulan Guritno.
Azmi menjelaskan bahwa dalam konteks hukum, sebuah permainan atau game dapat dianggap judi jika memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 303.
Pakar Hukum ungkap kekasih Tamara Tyasmara akan berpotensi dijerat pasal berlapis dengan dugaan pembunuhan berencana.
Kalangan akademisi terus bersuara terhadap manuver-manuver politik Presiden selama kontestasi Pilpres 2024.
Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Prof Ni’matul Huda menilai tidak elok jika presiden turut berkampanye.
Penjelasan pihak Istana dan pakar hukum mengenai pernyataan Jokowi terkait presiden boleh memihak dalam pemilu. Salah tafsir?
Sekitar 200 profesor dan pakar Hukum Internasional menyampaikan dukungnya untuk Afrika Selatan saat menghadapi Israel di sidang Mahkamah Internasional
Prof Suparji mengungkapkan bahwa alat bukti Polda Metro Jaya tersebut tidak memenuhi unsur kualitatif dan kausalitas, hanya memenuhi unsur kuantitatif
Berikut komentar pakar hukum soal Ammar Zoni yang kembali tertangkap atas kasus penyalahgunaan narkoba.
Dia menilai Keppres Nomor 116/P cacat hukum sehingga jika dibiarkan, maka melemahkan KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi.
Menurut dia, KPU tidak bisa disalahkan dalam penetapan Gibran sebagai cawapres Prabowo.
MKMK akan menyampaikan putusan terkait dugaan pelanggaran etik hakim MK terkai putusan soal usia cawapres Gibran.
Sejumlah pihak bersuara terkait informasi adanya operasi rahasia untuk gagalkan Gibran jadi Cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024.