Terkini Lainnya
TAG
Ketua PBHI Julius Ibrani mengatakan, aparat penegak hukum belum terintegrasi dalam menangani kasus TPPO.
Sekjen PBHI Gina Sabrina mengungkapkan, secara gender, 95 persen korban TPPO adalah perempuan.
Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) sebut Pemilu 2024 bakal dikenang sebagai pesta demokrasi media sosial (medsos) dan bantuan sosial (bansos).
Sesuatu yang membuat hak angket ini menjadi penting, kata Julius, karena punya kata kunci yakni penyelidikan.
Menurutnya, tidak ada yang substantif dari Pemilu 2024. Ia lalu menyinggung soal bobroknya Pemilu 2024.
Menurut Julius, masyarakat sipil mengharapkan jawaban yang substantif dari para kubu paslon.
Menurutnya, film tersebut membahas bukan dalam tataran teoritis melainkan realitas yang setiap hari diributkan oleh para politisi.
Adapun kelompok masyarakat yang melapor ke Bawaslu hari ini terdiri dari Themis, ICW, Perludem, dan PBHI.
Adapun TPN Ganjar-Mahfud mengusulkan hal tersebut, karena menurut mereka hukum berpotensi dijadikan alat politik.
Julius Ibrani merespons pernyataan Prabowo Subianto soal larangan mempolitisasi masalah HAM.
PBHI mengecam dugaan intimidasi yang dilakukan aparat keamanan kepada Melki Sedek Huang buntut kritik terhadap putusan MK.
Jimly menyampaikan bukti tersebut dalam sidang lanjutan MKMK, di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (2/11/2023).
Pelapor menyebut gugatan MK soal batas usia capres-cawapres Nomor 90 tidak ditandatangani pemohon dan kuasa hukum.
lima hakim konstitusi dilaporkan ke Dewan Etik Mahkamah Konstitusi (MK) terkait putusan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023
PBHI melaporkan lima hakim konstitusi ke Dewan Etik Hakim Konstitusi buntut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal syarat Capres-Cawapres.
PBHI melaporkan lima hakim Mahkamah Konstitusi (MK) ke Dewan Etik Hakim Konstitusi, Kamis (19/10/2023), buntut putusan gugatan usia capres cawapres.
Ketua PBHI Julius Ibrani mendorong DPR gunakan hak interpelasi minta kejelasan kepada Presiden Jokowi terkait pernyataan data intelijen arah parpol.
PBHI berpendapat, Presiden Jokowi melanggar UU Intelijen Negara buntut pernyataan mengetahui arah partai politik dari aparat intelijen.
PBHI menduga adanya perlakuan khusus untuk memajukan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres di 2024 melalui rekayasa legislasi.
Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) menyoroti perihal diskriminasi atas hak politik warga negara.