androidvodic.com

Laporan Wartawan News, Gita Irawan

News, JAKARTA - Ketua Badan Pengrus Nasional PBHI Julius Ibrani menyoroti respons dari kubu para pasangan calon kandidat Pilpres 2024 terhadap film besutan jurnalis sekaligus sutradara Dhandy Dwi Laksono berjudul Dirty Vote yang menguak dugaan kecurangan pada Pemilu 2024.

Menurut Julius, masyarakat sipil mengharapkan jawaban yang substantif dari para kubu paslon.

Baca juga: Bongkar Latar Belakang 3 Pemeran Film ‘Dirty Vote’, TKN Prabowo-Gibran Beri Nilai Nol Kredibilitas

"Jawaban yang substantif itu dalam arti misalnya terhadap tuduhan A putusan MK, dan MKMK yang menyatakan pelanggaran berat etik, apa jawabannya? Apa penjelasannya? Bagaimana pertanggung jawabannya? Masyarakat sipil menuntut itu," kata dia di kantor Ombudsman RI Jakarta pada Senin (12/2/2024).

"Jadi kalau kemudian di ujung langsung dia tembak ini fitnah, tidak patut didengar, tidak valid, ini adalah bahasa-bahasa resisten, bahasa-bahasa represif yang kita tahu ujungnya adalah entah itu dia kriminalisasi, atau delegitimasi secara personal terhadap yang menurut kami 3 dosen prominent yang saat ini mendidik Indonesia dalam konteks politik. Kami melihat arahnya seperti itu," sambung dia.

Lebih jauh lagi, kata dia, sikap demikian justru membuat masyarakat sipil berkesimpulan bahwa mereka menjadi bagian dari kecurangan, karena hanya kubu tertentu yang resisten.

Baca juga: Wapres Maruf Amin Nilai Film Dirty Vote Harus Disambut Baik

Padahal, menurutnya film itu menyasar ke seluruh paslon. 

Karena kecurangan pemilu sifatnya sistemik, kata dia, maka semua yang terkait dengan pemilu bisa jadi memanfaatkannya atau bisa jadi mengalami kerugian.

"Dan malah menurut pendapat saya dalam konteks ini, kecurangan-kecurangan pemilu ini justru merugikan paslon 02 yang harusnya mengapresiasi adanya film ini yang mengungkapkan bahwa kecurangan ini berasal bukan dari dia lho," kata dia.

"Karena kewenangan tertinggi yang dibahas dalam film ini ada di level pimpinan yang disebut kepala negara yang sekaligus kepala pemerintahan. Artinya, ya sedikit banyak dia dihapuskan dosanya. Harusnya dia bernada positif. Misalnya apa? Oke, ini perlu diusut a, i, u, e, o segala macam sehingga kami tidak tersangkut dan kami tidak tertutuduh. Itu bahasa positif yang lebih mendidik kepada publik," kata dia.