Bongkar Latar Belakang 3 Pemeran Film ‘Dirty Vote’, TKN Prabowo-Gibran Beri Nilai Nol Kredibilitas - News
Laporan Wartawan News, Reynas Abdila
News, JAKARTA - Tim Kampanye Nasional (TKN) capres-cawapres Prabowo Subinto-Gibran Rakabuming Raka angkat bicara atas adanya penyebaran film dokumenter 'Dirty Vote' pada masa tenang Pemilu 2024.
Anggota Dewan Pakar TKN Dradjad Wibowo menyatakan nilai dari kredibilitas film yang dirilis pada masa tenang Pemilu 2024 itu adalah nol.
Sebab, tiga orang pakar hukum tata negara yang menjadi narasumber alias pemeran eksplanatori film dokumenter tersebut yakni Zainal Arifin Mochtar, Feri Amsari dan Bivitri Susanti, terafiliasi dengan capres-cawapres peserta Pilpres 2024.
Ketiga orang tersebut diketahui adalah anggota tim Kelompok Kerja Reformasi Sektor Peraturan Perundang-undangan di bawah komando Mahfud MD selaku Menko Polhukam.
Diketahui, Mahfud MD sendiri merupakan cawapres nomor urut 03, pendamping capres Ganjar Pranowo.
“Kenapa? Karena mereka tidak mendeklarasikan secara terbuka afiliasi politik dari para narsumnya,” ucap Dradjad kepada wartawan, Senin (12/2/20234).
Menurutnya, dalam tulisan ilmiah, deklarasi tentang afiliasi dan bebasnya konflik kepentingan penulis itu sangat vital.
Menurut Drajad, produser Dandhy Laksono dan ketiga narasumber film ini gagal soal kredibilitasnya.
“Alasannya ketiga narsum pada 23 Mei 2023 diangkat Prof Mahfud MD sebagai anggota tim percepatan reformasi hukum,” ucap dia.
Pada 22 Agustus 2023 Prof Mahfud MD mengumumkan tugas tim selesai.
Ini semua membuktikan adanya afiliasi antara mereka dengan Mahfud MD, baik langsung atau melalui orang dekatnya.
Karena, tidak mungkin Menko ujug-ujug mengangkat seseorang yang dia tidak kenal atau tidak direkomendasikan orang dekat-nya.
“Seseorang juga tidak mungkin menerima penugasan sbg anggota tim jika tidak ada afiliasi,” tutur Dradjad.
Terkini Lainnya
Pilpres 2024
Dradjad pun mempertanyakan siapa yang mendanai film Dirty Vote dan siapa yang diminta rekomendasi nama-nama nara sumbernya.
Pilpres 2024
BERITA REKOMENDASI
BERITA TERKINI
berita POPULER
Komisi II Bakal Panggil KPU RI Bahas PKPU Pilkada 2024 Pekan Ini
Anwar Hafid Rela Tinggalkan DPR RI Demi Membangun Kampung Halaman
Aturan Hak Presiden Berkampanye Digugat ke MK, Hakim Arief Hidayat Soroti Soal Etika
Mahfud MD Sebut Komisioner KPU Tak Layak Urus Pilkada, Komisi II: Kalau Pergantian Sekarang Repot
Mendagri Khawatir Anggaran Pilkada Kota Medan Belum Banyak Direalisasikan, Singgung Bobby Nasution